Fit and Proper Test Ulang Cacat Etik Kisruh Penjarigan KIP Aceh Tenggara

Kutacane (RA) – Teuku Kemal Fasha, dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, menilai uji kepatutan dan kelayakan ulang dilakukan oleh Komisi A, DPRK Aceh Tenggara, Cacat Kode Etik.

Menurutnya, kalaupun pihak sektariat DPRK Aceh Tenggara, mendapati ada kecuarangan dalam penjaringan calon Komisioner, namun pengulangan dilakukan harus melalui prosedur ditentukan seperti keputusan dari DKPP ataupun keputusan pengadilan.

“ saya melihat ada mis internal di DRPK Aceh Tenggara, dan keputusan terkesan hanya gagasan para meter tersendiri pemangku kepentingan atau elit politik didaerah, seharusnya mereka mengacu pada PKU atau Qanun Aceh,” kata Kemal Fasya, juga Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA).

Tidak hanya itu, kisruh perekrutan terjadi di inetrnal DPRK juga dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap wakil rakyat. Alasan itu mengingat proses seleksi dilakukan pihak komisi A hingga pleno, namun ditolak dalam paripurna.

“ Seharusnya kalau sudah ditanda tangani oleh suara yang banyak, maka seleksi ini sah, dan menjadi suara komisi untuk di Paripuran,” katanya.

Dapat dipastikan, penjaringan angota KIP hanya wadah, untuk memperkuat cengkraman kekuatan politik partai-partai tertentu.

Dua Calon Komisiner Mangkir Ujian Kalayakan

Dua calon angota komisioner KIP Aceh Tenggara periode 2018 – 2023 mangkir pada ujian Kelayakan dan Kepatutan (Fit And Propertes), diselengarakan di gedung DPRK setempat, Kamis (13/12).

Dua calon diketahui Sudirman dan Hidayat, mangkir dari ujian itu dikarnakan tidak ada landasan hukum perekrutan Komisioner KIP Agara dapat diulang kembali, berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan qanun nomor 6 tahun 2016,tentang perekrutan Komisioner KIP di Aceh.

“ Saya mengikutinya telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Kalau diulangi lagi kita khawatirkan ini hanya kepentingan onknu elit politik,” kata Hidayat kepada Rakyat Aceh.

Hal sama juga dikayakan, Sudirman, tahapan seleksi dilakukan tim apnsel atau Komisi A sudah selesai dan sah menurut hukum atas keputusan yang mereka lahirkan sesuai tahapannya.

Berdasarkan versi ini, nama-nama yang lulus dan telah ditetapkan sebagai calon Komisioner KIP Agara periode 2018-2023 adalah, Hidayat, Muhammad Din, MHD Safri Desky MH, Fitri Susanti SH dan Usman SPdi.

Sedangkan calon lulus cadangan adalah Sudirman SE, Raufi, Mohd Rais SAg, Prasetia Andika Syahputra, Supriadi.

“ Penetapan ini ditandatangani oleh Supian Sekedang sebagai Ketua Komisi A DPRK Agara, Ir Budimansyah Wakil Ketua, M Daud Anggota, Drs H M Yamin Saifi anggota. Sedangkan yang tidak menandatangani Arnold SH anggota dan Gabe Martua Tambunan Sekretaris,” kata Sudirman.

Sementara Bustami Aceh dari Partai PDI Perjuangan, menyatakan perekrutan Komisioner KIP Agara sebelumya dianggap tidak sah.

“ Perekrutan Komisioner KIP Agara sesuai putusan lembaga tidak sah dalam sidang paripurna dan saya diercayakan pimpinan menjadi Ketua Komisi A DPRK Aceh Tenggara,” katanya.

Bahkan, ketua DPRK setempat, telah mengeluarkan SK kepada panitia seleksi yang baru untuk melakukan uji kelayakan (Fit And Propertes) terhadap 14 calon komisioner KIP Aceh Tenggara.

Permasalah tersebut, sebelumnya ketua DPRK Aceh Tenggara Irwandi Desky, megeluarkan Keputusan dewan perwakilan Rakyat Aceh Tengara No : 19/DPRK –AGR/2018 tentang menolak hasil pleno Komisi A dalam beberapa waktu lalu.

Dalam surat keputusan disebutkan Pertama, menolak laporan hasil Komisi A tentang penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara periode 2018-2023.

Kedua melaksanakan Uji Kepatutan dan kelayakan ulang oleh komisi A DPRk Aceh Tenggara.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apbila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki. (VAL)

Tampilkan kutipan teks