APBK 2019 Diminta Revisi
TAKENGON (RA) – LSM Jangko meminta Bupati Aceh Tengah, merevisi APBK 2019 sebab banyak jembatan dan ruas jalan rusak akibat longsor dan banjir serta menganggarkan perbaikan dengan mencoret kegiatan yang tidak begitu mendesak, seperti aspirasi dewan yang tak menyentuh kepentingan masyarakat.
Raut wajah, Thamrin Elasri, terlihat lelah. Bersama jajarannya, Kepala BPBD Aceh Tengah ini beberapa pekan terakhir ini harus berkerja ektra keras, hujan deras yang tak henti mengguyur Aceh Tengah mengakibatkan bencana longsor, banjir dan angin kencang di sejumlah titik, sejumlah jembatan rusak dan ruas jalan terputus.
Tidak ada yang menginginkan bencana, datang tiba-tiba siapapun tak mampu menolak. Musibah bencana bukan hanya berdampak terhadap ekonomi dan sosial, lebih luas dari itu, hancurnya infrastruktur berimbas kepada perkembangan kemajuan daerah secara keseluruhan.
“Banyak kendala yang kita hadapi dalam penangan bencana, salah satunya adalah kekurangan alat berat,” kata Thamrin. Satu-satunya alat berat yang dimiliki oleh BPBD tidak mampu menjangkau banyaknya lokasi bencana. Alat berat tadi sebenarnya seringkali “berulah” dan saat ini sedang rusak.
Pekerjaan penanganan darurat bencana, sebut Thamrin sudah mereka lakukan sepenuhnya. Misalnya, ada longsor seperti yang tejadi di kilometer 92, Kecamatan Kebayakan.
Saat ini semua sifatnya darurat penanganya. Artinya tidak ada yang sempurna pengerjaanya. Pihaknya hanya sekedar membuka akses, agar masyarakat bisa melalui jalan tersebut.
Begitu juga untuk jembatan rusak atau patah pihaknya hanya bisa penanganan darurat.
“Selanjutnya, semua kembali kepada tupoksi dinas penangungjawab. Tugas kami hanya membuka akses, untuk perbaikan normal itu akan dilakukan oleh dinas terkait,” kata Thamrin.
Bencana longsor tahun ini tergolong parah, sejumlah jembatan rusak yakni jembatan Remesen rusak berat, jembatan ruas jalan Mungkur-Gewat di Kecamatan Linge. Begitu juga jembatan yang menghubungkan Kampung Kenawat dan Pedemun juga rusak parah.
Ini belum lagi jembatan gantung blang kekumur dan jembatan gantung langit.
Tak hanya jembatan, akses jalan dua kabupaten antara Aceh Tengah dan Nagan Raya yang menjadi kewenangan provinsi juga terputus.
Tanah longsor ini tidak hanya terjadi dijalan lintasan Nasional dan provinsi tapi juga jalan lintasan kabupaten, karena terlalu banyak, Pemerintah Aceh Tengah bahkan tidak bisa menanganinya seluruhnya karena keterbatasan peralatan dan personel, penanganannya terpaksa dilakukan secara bertahap.
Untuk memaksimalkan penanganan darurat pasca longsor di Aceh Tengah, diperlukan pengadaan alat berat. Pemerintah Aceh Tengah sendiri sebenarnya, sudah beberapa kali meminta bantuan alat berat dari Pemerintah Provinsi melalui dinas Pekerjaaan Umum dan juga Pemerintah Pusat.
Maharadi, Aktivis LSM Jangko mengingatkan pemerintah Aceh Tengah untuk serius mengatasi dampak dari bencana yang terjadi, karena sangat berdampak kepada masyarakat.
“Jika tidak, maka perekonomian masyarakat akan terganggu, sudah tugas pemerintah untuk memperhatikan kepentingan rakyat, sebagai pelayan masyarakat, pemerintah harus benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Maharadi.
LSM Jangko meminta kepada Bupati Aceh Tengah, untuk menghapus kegiatan yang tidak begitu mendesak, seperti aspirasi dewan yang nilai tidak menyentuh kepentingan masyarakat umum untuk dialihkan ke penanganan bencana. (jur/bai)
