Sejarah Baru RAPBA

DIALEKSIS

Disahkan Lebih Cepat dari Tahun 2014

BANDA ACEH (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp17 triliun, Senin malam (17/12).

 

Pendapatan Aceh capai Rp15,435 triliun dan belanja Aceh Rp17,016 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan Aceh, terdiri dari penerimaan Rp1,652 triliun dan pengeluaran Aceh Rp72 miliar.

 

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan, serta dihadiri pimpinan dewan, Sulaiman, dan anggota lembaga legislatif. Turut hadir pula Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

 

Dalam sidang paripurna itu, semua fraksi DPRA dalam penyampaian pendapat akhir fraksi menyatakan setuju, terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun APBA 2019.
Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan mengatakan, dari hasil keputusan sidang paripurna tersebut, selanjutnya akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.

 

“Setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negara, barulah APBA 2019 disahkan. Pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna yang diagendakan berikutnya,” sebut Irwan Djohan.
RAPBA tahun 2019 berhasil disahkan tepat waktu. Di tahun ini, segalanya relatif berjalan lancar. Dimulai dari proses Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019, melalui Pergub No 77 tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018. Di bulan berikutnya (12 Juli) Pemerintah Aceh menyampaikan Rancangan KUA-PPAS melalui Surat Gubernur Aceh Nomor 003/20008.

 

Beberapa revisi turut mewarnai proses tersebut, terutama revisi Raqan Otsus. Baru kemudian, KUA dan PPAS disepakati tanggal 28 November 2018. Sedangkan Raqan APBA 2019 diterima DPRA tanggal 10 Desember 2018.

 

“Ini sejarah baru APBA, tiga hari lebih cepat dari disetujuinya RAPBA tahun 2014,” sebut Jubir Pemerintah Aceh, Wiratmadinata.
APBA 2019 akan difokuskan pada delapan prioritas. Sebagaimana penyampaian Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam nota keuangan dan R-APBA 2019, Kamis lalu (13/12).

 

Cakupannya meliputi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas.

 

Kemudian, peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan Dinul Islam (DI) dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian industri kreatif, dan pariwisata, optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana. Serta penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian. (mag-81/mai)