Ghazali Abbas Adan : Reses Bukan Koleksi Pencitraan, Tapi Bukti Nyata Profesionalitas Anggota Parlemen

Anggota DPD RI Dapil Aceh Drs Ghazali Abbas Adan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Camat, staf dan para Reje di kantor Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Jumat (4/1/2019).

BANDA ACEH (RA) – Anggota DPD RI Perwakilan Aceh Ghazali Abbas Adan mengatakan kerja profesional adalah keniscayaan bagi suatu profesi, tak terkacuali bagi pekerja politik (politisi). Apalagi yang sudah menjadi anggota parlemen, termasuk anggota DPD RI sebagai bagian dari lembaga parlemen dalam tata negara Republik Indonesia.

Sadar akan keniscayaan tersebut, reses sebagai salah satu tugas konstitusional secara rutin dan terjadwal bagi anggota parlemen (juga anggota DPD RI), maka memaknai dan malakoni reses tidak sekedar pulang ke daerah pemilihan (Dapil) dan wira-wiri setor muka kepada khalayak. Atau boleh jadi menampilkan upaya poles memoles, menambah koleksi pecitraan dengan aksi yang mengada-ada seperti yang kerap dipersepsikan orang.

Menurut pemahaman Ghazali Abbas Adan, politisi profesional apalagi berstatus anggota parlemen, reses sejatinya adalah wujud tanggungjawab moral dan konstitusional sesuai tupoksi yang sudah baku dalam lembaran konstitusi itu, mestilah dilakukan dengan sungguh-sungguh, transparan dan akuntabel. Kegiatannya bisa berupa rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi pemerintah dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat luas.

“Ini semua dalam upaya mewujudkan kamaslahatan bagi rakyat banyak (li nashaalihil jami’). Tentu tidak ada larangan dengan inprovisasi kegiatan dalam dialektika insani yang secara cerdas dan wajar-wajar saja dilakukan,” kata Ghazali.

Bukti nyata profesionalitas kiprahnya baik sebagai politisi maupun anggota parlemen dari masa ke masa adalah dengan izin dan ma’unah Allah, seorang Ghazali Abbas Adan sudah melahirkan dua buah buku dengan judul Konsistensi Ghazali Abbas Adan Untuk Hak Asasi Manusia, Demokrasi & “Kemerdekaan” Aceh, Hasanuddin Yusuf Adan-Said Azhar (editor) ‘Adnin Foundation Publisher, Agustus 2012. Dan Suara Pro Rakyat dan Cinta Damai, Ghazali Abbas Adan vs Fasisme, Dr Hasanuddin Yusuf Adan,MCL,M.A, Dr Muhammad Abdurrahman,M.Ed, Said Azhar (editor), ‘Adnin Foundation Publisher, Oktober 2018).

“Dengan pemahaman dan wujud reses profesional demikian, mulai 21 Desember 2018 sampai 16 Januari 2019, banyak hal yang saya dapatkan dalam reses tersebut untuk bahan didiskusikan dan mendapatkan solusi melalui rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pejabat berkompeten dari kementerian/lembaga negara di tingkat pusat serta instansi pemerintahan di daerah,” kata Ghazali.

Mantan Abang Jakarta ini mengungkapkan resume dan saripatinya telah disampaikan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-209, Jumat (18 Januari 2019) yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Dr. Nono Sampono.

Adapun resume dan saripatinya sebagai berikut :

Pertama. UU Negara RI No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 12 ayat (1) mengamanatkan kepada perbankan untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah (UMKM), pemerintah dapat melakukan kerja dengan bank umum. Hal ini dilakukan dalam upaya melaksanakan program pemerintah meningkatkan taraf hidup rakyat itu.

Berdasarkan amanat konstitusi ini dalam reses itu Ghazali Abbas melakukan RDP dengan Bank Mandiri dan Bank BNI di Banda Aceh. Dalam silaturrahmi dan diskusi tersebut mendapat kesimpulan/kesepahaman yang intinya adalah sekaitan dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengusaha kecil dan pelaku UMKM, leading sektor dan para pihak masing-masingharus taat asas. Di satu sisi pihak bank sebagai penyalur kredit harus mempermudah syarat dan prosesnya, sementara transparansi, kejujuran dan sifat amanah harus pula ditunjukkan oleh pihak peminta dan penerima KUR itu.

Selanjutnya dalam silaturrahmi dan diskusi dengan Dinas Koperasi dan UKM di beberapa Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan pengusaha kecil dan pelaku UKM dimunculkan pemahaman seperti ini.

“Mudah-mudahan ke depan dengan sinergisitas seperti ini akan terjadi dialektika yang harmonis antara pihak-pihak tersebut dan dalam waktu yang bersamaan pihak bank dapat survive dengan fungsi dan misinya, dan pengusaha kecil dan pelaku UMKM pun dapat hidup dan berkembang menjalankan usahanya,” harap Ghazali.

Kedua. RDP di beberapa kantor kecamatan bersama Camat dan jajarannya dengan mengikutsertakan para kepala desa (geusyik, reje, datuk penghulu) dalam diskusi berkaitan dengan dana desa, sejak tahun 2015 hingga sekarang semakin meningkat jumlahnya. Tentunya harapan agar target mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari kucuran dana desa itu dapat menjadi kenyataan.

“Niscaya tujuan target ini tercapai dituntut kepada stakeholder untuk amanah, jujur dan bertanggungjawab, juga memiliki kapasitas SDM yang mumpuni. Hal ini dapat diwujudkan dengan terus menerus dan berkesinambungan melakukan pelatihan dan bimbingan kepada mereka dengan anggaran dari APBN serta waktu yang memadai,” kata Ghazali.

Di sisi lain para Camat mempertanyakan bagian dari PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang diantara substansinya berkaitan dengan perluasan kewenangan Camat sebagai Kepala Wilayah. Sejatinya perluasan kewenangan Camat itu berbarengan dengan ketersediaan anggaran yang memadai yang juga bersumber dari APBN.

“Di sisi lain pula volume kerja aparat desa seakan tidak kenal jadwal waktu dengan pengelolaan dana yang begitu banyak, maka para kepala desa sangat mengharapkan gaji/uang lelah yang sesuai dengan jerih payah, yakni ada standarisasi secara nasional serta di atas UMR yang anggarannya bersumber dari APBN,” ungkapnya.

Dalam RDP tersebut Ghazali Abbas Adan juga menunjukkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di halaman satu media massa nasional (Media Indonesia, Kamis, 15 November 2018) yang mengatakan “dana operasional untuk kepala desa (kades) dan perangkat desa bertujuan mencegah adanya penyalahgunaan dana desa”.

“Betapa pernyataan Menteri Dalam Negeri ini diapresiasi dan disambut gembira oleh para aparat desa dan sangat mengharapkan secepatnya menjadi kenyataan,”tambah Ghazali.

Berbanding lurus dengan pernyataan Mendagri tersebut adalah barita paling akhir (didepan ribuan para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan Jakarta) Presiden Jokowi dalam pidatonya berjanji akan merampungkan revisi PP No 47 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu poin yang ditambahkan dalam perubahan itu ialah pemberian pendapatan tetap setara PNS golongan IIA untuk seluruh perangkat desa. Gaji golongan IIA diketahui sebesar Rp.1.926.000. “Kami putuskan penghasilan tetap para perangkat desa segera disetarakan dengan (PNS) golongan IIA paling lama dua minggu setelah hari ini (rampung)” ujar Jokowi.

Perbaikan kesejahteraan itu selaras dengan tuntutan perangkat desa. Tak hanya itu, mereka akan diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan (Media Indonesia, Selasa, 15 Januari 2019).

Ketiga. RDP dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (gampong, kampung) yang merupakan leading sektor utama penyaluran dan pemanfaatan dana desa, selain memperdalam pemahaman dan kesadaran akan fungsi strategisnya juga mendiskusikan dinamika dalam masyarakat tentang kelancaran penyaluran. Yaitu sejak dari kas negara, kas kabupaten/kota sampai ke kas desa serta pengelolaannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian muncul beberapa keluhan yang dirasakan menghambat pencapaian apa yang menjadi target dari adanya dana desa itu, diantaranya masih adanya tumpang tindih regulasi diantara beberapa kementerian di tingkat pusat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan dana desa.

“Dengan fakta ini sangat diharapkan kementerian-kementerian di tingkat pusat, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mensinergikan peraturannya dalam satu konsep yang disebut sebagai buku pintar. Dengan demikian pada gilirannya menjadi buku saku dan pedoman/rujukan semua aparat dalam pengeleloaan dana desa mewujudkan kesehahteraan masyarakat,” jelas Ghazali.

Keempat. Provinsi Aceh lagal formal berdasarkan konstitusi negara (BAB XVII, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) telah berlaku syariat Islam. Menurut Ghazali Abbas, inilah marwah, citra, martabat utama dan pertama serta puncak dari kekhususan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan ini sesuai pula dengan sebuah hadis “al-Islaamu ya’luu walaa yu’laa alaihi”, yang artinya “Islam (syariat Islam) itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya”.

Sekaitan pula dengan amanah konstitusi negara bahwa Aceh ini Nanggroe Syariat Islam yang harus dilaksanakan dan ditegakkan secara kaffah, maka MPU adalah salah satu pilar utama yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota serta DPRA dan DPRK mewujudkan amanah konstitusi ini (BAB XIX UUPA). Oleh karena itu MPU juga harus diperkuat eksistensi, fungsi, harkat, martabat dan marwahnya sesuai amanah konstitusi itu pula.

“Dalam rangka inilah setiap reses saya secara bergiliran melakukan RDP, silaturrahmi dengan MPU dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Mendiskusikan eksistensi dan kiprah MPU sebagaimana amanah kontitusi. Saya sangat mengharapkan tidak boleh ada gejala atau fakta apapun dari pihak manapun yang mengesankan pelemahan terhadap eksistensi, fungsi, harkat, martabat dan marwah MPU sebagai salah satu pilar utama penegakan dan penguatan syariat Islam di Aceh,” kata Ghazali Abbas.

Dan dari serangkaian silaturrahmi dan diskusi tersebut maka Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI ini menyimpulkan bahwa MPU sangat komit dengan amanah konstitusi dan tidak ingin MPU hanya sebagai lembaga menara gading saja. Selain itu tokoh-tokoh yang mendapat amanah dalam lembaga itu bukanlah hanya penikmat kekuasaan dengan fasilitas mentereng dan mendapatkan hak protokoler selangit tanpa memberi manfaat untuk kemaslahatan rakyat. Banyak program yang ingin dilaksanakan MPU dalam upaya mewujudkan visi dan misinya tetapi belum mendapat dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai.

“Berdasarkan realitas itu saya mengajak dan mengharap kepada pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota yang merupakan mitra MPU untuk menyadari dan konsisten dengan khittah, bahwa Syariat Islam adalah marwah, harkat, martabat, citra utama dan pertama serta puncak kekhususan Aceh dalam NKRI. Dan MPU adalah salah satu lembaga dan pilar utama penegakan dan penguatan syariat Islam di Aceh. Dengan demikian memposisikan dan memfungsikan MPU sesuai amanah konstitusi adalah keniscayaan,” jelas Ghazali.

Kelima. Dalam RDP dengan entitas pemerintahan maupun RDPU dengan berbagai kalangan masyarakat, sangat sadar dan sepakat dengan fakta bahwa anggaran untuk pelaksanaan pembangunan di Provinsi Aceh sangatlah tergantung dan dominan berasal dari dana transfer pemerintah pusat dengan rupa-rupa nomenklaturnya, yakni dana perimbangan yang terdiri dari dana transfer umum, dana transfer khusus, dana insentif daerah, dana otsus dan dana desa sertayang paling signifikan adalah dana otsus.

Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI ini mengungkapkan pada 31 Desember 2018 lalu eksekutif dan legislatif Aceh sudah menetapkan APBA(D) 2019 sekitar Rp17 triliun. Dari jumlah itu hanya Rp1,6 triliun perkiraan dari pendapatan asli Aceh (PAA/D). Ini berarti selebihnya dari dana transfer pemerintah pusat dengan Rp 8,3 triliun berasal dari dana otsus. Dengan demikian menjadi fakta nyata betapa tanpa dana otsus pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) tidaklah memiliki anggaran yang memadai untuk membiayai pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya.

“Oleh karenanya adalah keniscayaan pemerintah pusat mempermanenkan kelanjutan transfer dana otsus ke Provinsi Aceh. Tegasnya semua elemen masyarakat Aceh meminta pemerintah pusat untuk tetap memasukkan nomenklatur dana otsus Aceh dalam kebijakan transfer pasca tahun 2027. Insya Allah, masyarakat Aceh akan sejahtera,” pungkas Ghazali Abbas. (ra)