Krisis Venezuela: Militer Mulai Berpaling dari Maduro

KARAKAS – Dukungan untuk Juan Guaido terus menguat. Selain dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, politikus yang mendeklarasikan diri sebagai presiden Venezuela Rabu (23/1) itu mulai didukung militer.

Sabtu (26/1) utusan militer Venezuela di AS Kolonel Jose Luis Silva sudah menyatakan diri mendukungnya. Jika petinggi militer lainnya mengikuti jejaknya, sangat mungkin Presiden Venezuela Nicolas Maduro bisa digulingkan.

“Angkatan bersenjata memiliki peran dalam pemulihan demokrasi di negara kita. Saudara-saudaraku (di militer), tolong jangan menyerang rakyat kita sendiri,” ujar Silva dalam sebuah video yang direkam di Kedutaan Besar Venezuela di Washington, AS.

Dia juga mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah. Kepada Reuters, Silva mengungkapkan bahwa dua pejabat konsuler Venezuela di AS juga bersikap sama dengannya.

Silva seakan menjawab permintaan Guaido sebelumnya. Yaitu, militer menempatkan diri di sisi rakyat. Namun, ada motif apa di balik dukungan Silva ke Guaido masih belum diketahui.

“Kita diberi senjata untuk membela negeri. Bukan menyerang sesama,” tambah Silva seperti dikutip BBC. Pascavideo Silva beredar, Guaido langsung bereaksi. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan itu dan meminta anggota militer lainnya untuk mengikuti jejak Silva.

Guaido memang didukung rakyat dan banyak negara asing. Namun, tanpa dukungan dari militer, sangat kecil peluang dia untuk bisa membuat Maduro turun dari jabatannya. Dalam kudeta di berbagai negara, militer selalu punya andil.

Tapi, di Venezuela, pejabat militer harus berpikir puluhan kali sebelum menyeberang untuk memihak Guaido. Sebab, di bawah kepemimpinan Maduro, mereka bebas menguasai tambang dan berkuasa. Para pejabat militer kaya raya. Menyeberang ke Guaido sama saja dengan bunuh diri.

Pernyataan Silva membuat Kementerian Pertahanan Venezuela berang. Mereka menyatakan bahwa Silva dinyatakan bersalah karena berkhianat. Mereka langsung mengunggah foto Silva di akun Twitter Kementerian Pertahanan dengan tulisan pengkhianat di atasnya.

Pada hari yang sama, beberapa negara Eropa, termasuk Spanyol, Jerman, Prancis, dan Inggris, meminta pemerintah Venezuela menggelar pemilu yang jujur dan adil dalam waktu delapan hari. Jika tidak, mereka akan mengakui Guaido sebagai presiden.

Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza langsung menegaskan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. “Tak seorang pun boleh memberi kami tenggat atau memberi tahu bahwa kami harus menggelar pemilu atau tidak,” tegasnya.

AS dan sebagian negara Eropa serta negara-negara Amerika Latin tak mendukung Maduro. Namun, pemimpin 56 tahun itu mendapat dukungan dari negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, Meksiko, dan Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan meneleponnya untuk menyatakan dukungan secara langsung.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN Turk yang disiarkan kemarin (27/1), Maduro menegaskan bahwa dirinya menolak ultimatum untuk menggelar pemilu. Menurut dia, pemimpin oposisi Juan Guaido telah melanggar konstitusi negara dengan mendeklarasikan diri sebagai pemimpin.

Meski begitu, Maduro menegaskan bahwa dirinya terbuka jika ada yang ingin menggelar dialog. Bahkan, menurut dia, pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas hubungan dua negara bukanlah hal yang tidak mungkin. (sha/c10/dos)