Hotel Didepan Masjid Raya Baiturrahman Pantaskah

Banda Aceh (RA) – Akhir-akhir ini perdebatan tentang pembangunan hotel didepan kompleks masjid Raya Baiturrahman mulai hangat dibicarakan lagi. Sebahagian pihak setuju dengan pembangunan hotel alasannya dapat menyerap tenaga kerja lokal dan menumbuhkan sektor perekonomian dikota Banda Aceh.
Disisi lainnya banyak pihak yang khawatir hotel didepan masjid kebanggaan rakyat Aceh dapat merusak pemandangan masjid dan membawa pengaruh buruk seperti pelanggaran syariat Islam dan mengganggu kegiatan ibadah dimasjid raya itu sendiri.
Mari kita kilas balik sejenak sampai awal 1990an pernah ada hotel bersejarah yang bernama hotel Atjeh tepat didepan pintu gerbang masjid sebelah selatan tempat Presiden Sukarno berjanji kepada rakyat Aceh tempat menyumbang emas  dimasa masa awal perjuangan republik.
Masih terngiang awal 90 an di memori masa kecil saya banyak keluarga dan tamu dari Jakarta, Medan bahkan luar negeri seperti Malaysia dan Negara Negara Arab yang khusus menginap di hotel Atjeh agar mudah untuk beribadah dimasjid raya tersebut.
Juga pernah ada dulunya ingin dibangun hotel Novotel investorn yang sudah berinvestasi diakhir 90an tapi terhenti sampai pada tahap pemancangan saja dikarenakan krisis moneter.
Sehingga kemudian hotel ini terbakar di awal tahun 2000an.
Kita semua sepakat bahwa syariat islam harus diserap dalam kebijakan pemerintah baik itu di provinsi maupun pemerintah kota,dalam hal ini tidak ada ada ayat Quran dan hadis yang mengatakan haram hukumnya hotel didirikan di depan masjid MRB, bahkan di dua kota suci umat islam Mekkah dan madinah sekalipun jadi tidak ada alasan menahan izin pembangunan selama tidak ada kegiatan yang melanggar syariat.
Walaupun begitu kekhawatiran banyak pemuka Ulama,pengurus mesjid dan masyarakat harus tetap dijaga karena pengalaman selama ini banyak kegagalan pemerintah dalam memberikan rasa percaya kepada masyarakat akan pelaksanaan syariat islam di hotel hotel yang sudahada.
Kalau saja pemerintah tegas dalam menindak beberapa hotel yang telah terbukti menjadi tempat perbuatan tidak sesuai syariat dengan sanksi penutupan sementara atau pun denda bahkan sanksi syariat kepada oknum manajemen yang bandel pastilah pihak manajemen akan berpikir seribu kali untuk melanggar ketentuan yang berlaku di aceh.tidak seperti selama ini yang di lakukan masih dalam batas himbauan dan peringatan yang tidak memberi efek jera.
Akhir kata apapun keputusan pemerintah dalam hal ini harus berlandaskan data di lapangan, musyawarah pihak pihak terkait seperti investor,pengurus masjid dinas syariat islam bappeda dan dinas tata ruang harus lebih intens dan diketahui publik bahkan jika perlu di adakan jajak pendapat dimasyarakat tentang setuju tidaknya hotel didepan masjid raya.
keputusan tidak boleh dibuat oleh perang opini di media seperti yang terkesan selama ini, investasi tidak boleh dibenturkan dengan hukum syariat,jika diperlukan disisipkan syaratteknis seperti klausulsanksi jika melanggar,surat nikah,cctv yang terhubung kekantor WH yang
kiranya dapat memberi jaminan kepada masyarakat bahwa hotel tersebutdan pengunjung tidak melakukan hal hal yang tidak diinginkan.
Sebaiknya kita semua berdoa sehingga di dapat keputusan yang paling dapat menguntungkan semua pihak dan yang lebih penting untuk kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman yang kita semua cintai ini.
Tezar Azwar pemerhati masaalah perkotaan.