Langgar Batas Negara 21 Nelayan Aceh Ditangkap

Dubes RI untuk Myanmar, Prof Iza Fadri (dasi merah) memberikan penjelasan di hadapan Plt Gubernur Aceh, Sekretaris Panglima Laot, dan Anggota DPRA.

BANDA ACEH (RA) – Sepanjang tahun 2018, sebanyak 21 orang nelayan Aceh ditahan di negara tetangga. Di antaranya, 16 orang di Myanmar dan lima orang di Malaysia. Dengan jumlah kasus sebanyak empat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Panglima Laot, Miftah Cut Adek.

Penyebab utamanya melanggar batas teritorial negara lain. Menurutnya, selama ini belum pernah sekalipun diadakan pembinaan ataupun sosialisasi mengenai pendidikan teritorial bagi nelayan. Ia berharap kepada semua pihak, terutama pemerintah untuk segera melakukan pembinaan.

“Pentingnya keterlibatan semua pihak, pentingnya pendidikan batas teritorial negara. Agar nelayan-nelayan kita tidak melanggar lagi,” jelasnya.

Selama ini, pihak Panglima Laot Aceh telah beberapa kali mendesak untuk dilakukan pendidikan teritorial kepada nelayan. Seperti kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI maupun yang terkait. Namun belum sekalipun diindahkan.

“Beberapa kali mereka kemari dan menemui saya, selalu saya sampaikan untuk diadakan pendidikan teritorial, namun belum juga diadakan.

Kami berharap, tolonglah dibuat pendidikan atau semacam sosialisasi. Tidak ada seorang nelayan pun yang tahu akan itu,” urainya kepada Rakyat Aceh, Kamis (31/1).

Baru-baru ini, sebanyak 14 dari 16 nelayan yang sempat ditahan di Myanmar sudah tiba di Aceh, Rabu (30/1). Seorang lagi, Nurdin bin Nur Aman tidak bisa kembali ke Aceh karena ajal menjemputnya. Ia dikebumikan di Myanmar.

Sedangkan nahkoda kapal, Jamaludin belum kembali lantaran harus menjalani proses hukum.

“Kalau tidak ada advokasi, saya rasa bisa ada hukuman. Namun juga bisa dibebaskan atau diringankan hukuman karena hubungan baik antar negara,” sebut Miftah.

Nelayan Aceh yang di Langkawi, Malaysia diperkirakan awal bulan ini (Februari) akan juga kembali ke Aceh. Mereka sudah menjalani hukuman sebagaimana mestinya. Kepulangan mereka lebih cepat, sebab mendapatkan keringanan masa penahanan.

“Kalau di Langkawi sudah menjalani hukuman. Itu tiga bulan. Enam bulan sebenarnya, dipotong tiga bulan. Diperkirakan awal bulan ini mereka bebas,” tuturnya.

Menurut Miftah, selain persoalan pemahaman teritorial yang minim, faktor lainnya adalah nelayan Aceh mengalami musibah.

Ia menceritakan, yang di Langkawi itu musibah karena nelayan Aceh menghindari ombak besar, maka mereka bersembunyi di balik Batu Putih, yang juga wilayah Malaysia. Di sisi lain peralatan kapal juga dinilai masih belum sempurna.

“Kalau perlatan kapal yang di atas 80 GT itu sudah lengkap. Kalau yang di bawah 10 GT atau 20 GT itu tidak lengkap. Yang di Malaysia itu 15 GT, dan yang di Myanmar itu 120 GT,” tuturnya. (icm/mai)