Dinas PUPR Belum Bayar Rekanan Rp15 Miliar

Rakyat Aceh

SUBULUSSALAM (RA) – Kondisi keuangan Pemko Subulussalam hingga kini masih terseok alias sakit. Buktinya, hingga kini ada Rp15 miliar uang kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018 yang telah selesai namun belum dibayarkan ke rekanan.

Mengenai utang pemerintah kepada rekanan dibenarkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Zulkarnain, yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Rabu (6/2).

Dikatakan, secara administrasi semua proses sudah dilaksanakan DPUPR, namun terbentur di keuangan. “Memang masih banyak yang belum tuntas, di bagian saya aja ada Rp9,7 miliar,” kata Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, dana Rp9,7 miliar tersebut meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5 miliar lalu APBK Rp4,7 miliar. Rata-rata, kata Zulkarnain, proyek yang ditanganinya belum lunas ada yang baru terbayar 30-60 persen. Lalu di bagian program terdapat hampir Rp6 miliar utang kegiatan 2018 hingga sekarang juga belum dibayar. Sehingga total utang kegiatan DPUPR tahun 2018 yang belum dibayar mencapai Rp15 miliar.

Zulkarnain mengaku tak paham apa yang membuat tersendatnya pembayaran kegiatan proyek 2018 di sana. Semua proses sudah tuntas namun pihak keuangan belum juga membayarkan ke rekanan. Padahal, kata Zulkarnain uang untuk hal itu sebenarnya sudah ada apalagi yang bersumber dari DAK. Bahkan, kata Zulkarnai pada proses dana DAK itu mereka setiap bulan melaporkan progress melalui emoney.

“Bahkan kami sering ditanya oleh pusat kenapa hanya progress pekerjaan fisik sudah 100 persen, sementara pembayaran belum lunas dan masih menyisakan pembayaran. Ya, kami jawab saja terbenturnya di Dinas Keuangan. Sebab, secara prosedur sudah kita selesaikan di tingkat dinas selanjutnya mengenai pencairan itu ranahnya di keuangan bukan dinas pekerjaan umum,” aku Zulkarnain.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam, T Riadi, belum bisa memberikan penjelasan secara pasti apa penyebab belum dilunasinya sisa uang rekanan itu.

Riadi mengaku mau keluar dari kantor dan setelah kembali masuk kantor akan kembali dihubungi. “Nanti saja ya. Saya mau keluar sebentar nanti kalau sudah masuk kantor ketemu kita,” singkatnya.

Sementara Sekretaris BPKD, Saiful Hanif, mengaku di Dinas PUPR ada beberapa paket belum di lunasi. Namun, kata Saiful, saat ini pihaknya melalui Kasi BUD sudah memverifikasi berkas yang di usulkan dari Dinas PUPR.

“Saat ini Kasi BUD sedang melakukan verifikasi berkas usulan penarikan sisa pembayaran. Insya Allah akan segera kita cairkan,” kata Saiful.

Saiful pun memperkirakan jumlah utang tahun 2018 yang akan dilunasi tahun 2019 ini mencapai Rp50 miliar dan harus di bayarkan tahun ini. Dari jumlah tersebut bukan hanya utang proyek ke rekanan melainkan ada beberapa kegiatan lainnya seperti penundaan pembayaran dana sertifikasi guru, non sertifikasi guru, dana tunjangan daerah terpencil dan gaji guru kontrak yang sudah dilunasi pada tanggal 10 Januari lalu.

“Dari jumlah Rp50 Miliar itu sebagian sudah kita bayarkan seperti dana untuk guru yang kita selesaikan tanggal 10 Januari 2019 lalu,” ujarnya. (lim/han)