Dililit Sejumlah Persoalan Empat KIP Diambil Alih

BANDA ACEH (RA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, mengambil alih tugas dan tanggungjawab terhadap kantor KIP di empat kabupaten. Hal itu terpaksa dilakukan akibat belum selesainya sejumlah persoalan.

Wakil Ketua KIP Aceh, Tarmizi menegaskan pengambilan alih ini karena belum turunnya SK komisioner baru, bahkan ada komisioner memiliki SK namun belum bisa dilantik.

“Seperti di Simeuleu ada SK tapi bupati belum mau melantik karena masih ada persoalan,” ujar Tarmizi, Minggu (10/2).

Ia menyebutkan KIP yang diambil alih itu Kabupaten Simeuleu, Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Bener Meriah. Di Aceh Tengah juga seorang komisioner dianggap bermasalah, sebab sudah pernah menjabat dua periode.

“Mungkin di Bener Meriah yang tidak ada masalah tinggal menunggu SK,” jelasnya.
Tak lama lagi, kata Tarmizi pada tanggal 22 Februari 2019 KIP Aceh Tengah akan habis masa jabatan. Sehingga apabila belum ada SK maka akan kembali diambil alih KIP Aceh.

“Kalau ini belum selesai maka sudah lima kita ambil alih,” katanya.
Secara aturan pembentukan KIP ada di komisi A, dan SK dari KPU RI dan dilantik bupati maupun walikota untuk di kabupaten dan kota.

“Kalau ada persoalan dan KPU tidak mau mengeluarkan SK, kita minta klarifikasi dari komisi pembentukan yaitu di Komisi A DPRK setempat,” ujarnya.

Bahkan dari KIP Aceh sendiri mendorong KPU mengembalikan SK tersebut, dan meminta klarifikasi dari lembaga pembentukan KIP.

“Walaupun orang untuk calon komisioner sudah ditetapkan namun ketika ada masalah dan terjadi gugatan maka pelantikan terjadi ditunda,” jelasnya.

Ia berharap persoalan KIP di kabupate tersebut dapat selesai sebelum pemilu berakhir. “Meski pun sebenarnya tidak ada kendala, namun ada saat pleno penutupan nanti harus hadir semua komisioner di sinilah ada kendalanya,” kata Tarmizi. (adi/mai)