YARA Minta Prabowo Lepaskan HGU

Rakyat Aceh

BANDA ACEH (RA) – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) surati calon Presiden Prabowo Subianto meminta pelepasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) miliknya di Aceh. Menurut Ketua YARA, Safaruddin HGU itu untuk dibagikan pada korban konflik Aceh.

“Setelah kami dengan statemen Bapak Prabowo dalam debat Calon Presiden yang menyatakan bahwa HGU miliknya akan dilepas jika negara membutuhkan, karena itu kami ingin agar HGU tersebut di lepaskan dan diberikan pada korban konflik di Aceh,” kata Safar, Selasa (19/2).

Ia juga menilai pembagian HGU tersebut mendukung penguatan implementasi MoU Helsinki yang sampai saat ini belum dijalankan secara penuh oleh pemerintah.

Poinnya kata Safar tertuang dalam angka 3.2.5 disebutkan, bahwa pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak.

Ia merincikan pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana untuk semua mantan pasukan GAM dialokasikan tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.

Poin berikunya, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

Terakhir, semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

“Jika bapak Prabowo memberikan lahan HGU nya di Aceh maka ini akan sangat membantu pemerintah dalam merealisasikan MoU Helsinki, dimana dalam angka 3.2.5 di sebutkan semua mantan pasukan GAM Tahanan Politik dan rakyat sipil korban konflik akan mendapatkan tanah pertanian sebagai upaya memperlancar reintegrasi di Aceh” terang Safar.

Katanya, YARA juga saat ini sudah menghimpun lebih seribu data masyararakat Aceh yang korban harta bendanya selama konflik di Aceh patut mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.

“Sebagai klaim kerugian harta benda sebagaimana di perjanjikan dalam angka 3.2.6 MoU Helsinki bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian klaim,” tegasnya.

Safar menegaskan klaim-klaim tersebut tidak terselesaikan, dari masa pemerintahan SBY dan Jokowi. “Dengan adanya pelepasan HGU dari Bapak Prabowo tentu akan sangat membantu pemerintah dan masyarakat Aceh,” tutup Safar. (imj/mai)