Nova Iriansyah Sampaikan Permintaan Maaf

SABANG (RA) – Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan permintaan maaf terkait kebijakan yang diambil selama ini.

 

Ia sadari, kebijakan yang diambil selama menjabat sebagai Plt Gubernur Aceh, telah menimbulkan berbagai polemik dan ketersinggungan.

 

Bahkan dampak dari itu katanya, telah mencetak musuh-musuh baru.
“Akhir –akhir ini saya sering mengambil kebijakan yang tidak popular, dan mungkin saja banyak menyinggung perasaan orang lain.

 

Sehingga dari kebijakan itu banyak menimbulkan ketersinggungan dan banyak juga mencetak musuh –musuh baru,” kata Nova Iriansyah, saat menjadi pembicara di acara “Seminar Pengembangan Kawasan Sabang” di lantai III kantor BPKS, Selasa (26/2).
Menurutnya, kebijakan yang diambil selama ini adalah kebijakan negara, sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, bukan kebijakan personal.

 

Negara telah menugaskan, pada saat tertentu mengharuskan Kepala Pemerintahan mengambil sikap, bila ada menimbulkan banyak kegaduhan dan ketersinggungan.

 

“Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah, kebijakan yang saya ambil adalah, kebijakan negara. Sebagai Kepala Pemerintah Aceh, saya lakukan adalah kebijakan negara dan bukan personal.

 

Bukan benci, tapi cinta, bukan suka, atau tidak suka, tapi negara menugaskan saya untuk menentukan sikap,” katanya.

 

“Karena itulah, pada saat tertentu, mengharuskan saya mengambil sikap tegas, kalau itu semua banyak menimbulkan kegaduhan dan ketersinggungan, sebagai anak manusia, saya minta maaf sebesar-besarnya,” ungkap Nova.

 

Pada kesempatan itu, Plt Gubernur Aceh, selaku Dewan Kawasan Sabang ( DKS), juga menyatakan komitmen untuk membantu percepatan pengembangan kawasan pelabuhan bebas Sabang, dan siap memperjuangkan peningkatan penambahan anggaran BPKS.

“Saya siap kapanpun, baik sebagai Ketua DKS maupun sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, untuk mendatangi DPR RI yang punya otoritas.

Juga sama-sama mendatangi Kementrian Keuangan, untuk kemudian meningkatkan anggaran BPKS yang di tahun 2019 ini, hanya Rp. 220 miliar. Salah satu SKPA di Pemerintah Aceh saja diberi anggaran sebesar Rp. 1 triliun, masa di BPKS cuma Rp.220 miliar. Oleh karena dua ratus dua puluh miliar. Oleh karena itu, ini menjadi PR kita semua, sekali lagi, kita tidak akan biarkan BPKS sendirian,” kata Nova yang disambut riuh tepuk tangan dari peserta seminar.

Lebih lanjut dikatakan, dengan acara Seminar Pengembangan Kawasan Sabang ini, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan langkah-langkah aksi untuk percepatan pembangunan kawasan perdagangan bebas Sabang.

“Tentunya, semua yang kita lakukan ini, harus sesuai dengan kewenangan yang telah di amanatkan oleh undang-undang, dan peraturan lainnya,” tutup Nova.(han)