BKKBN Gelar Simposium Upaya Pencegahan Stunting

Deputi KS-PK (Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga) BKKBN, M Yani, memberi arahan pada kegiatan Gerakan Upaya Pencegahan Stunting, di Banda Aceh, Jumat (8/3). Rakyat Aceh

BANDA ACEH (RA) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh menggelar Simposium Menuju Aceh Hebat dengan Gerakan Upaya Pencegahan Stunting di Banda Aceh, Jumat (8/3).

Simposium yang dihadiri 120 peserta dari TP PKK Aceh, Dharma Wanita, Ibu Bhayangkari, Ibu Persit Kartika Chandra Kirana, tokoh agama, tokoh masyarakat, Paguyuban Juang Kencana (PJK) Aceh dan mitra kerja BKKBN lainnya, dibuka oleh Deputi KS-PK (Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga) BKKBN, M Yani.

Pada kesempatan itu, M Yani menyebutkan, penyebab utama terjadinya stunting dikarenakan kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/bayi dan sanitasi yang buruk. Kurang gizi menurut M Yani, dapat menyebabkan antara lain anak tidak cerdas karena pertumbuhan otak terhambat dan anak berpotensi pendek karena pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan terhambat.

Oleh sebab itu kata Yani, pemerintah melakukan tindakan intervensi pada instansi terkait, mengingat persoalan stunting bukan hanya persoalan pada satu lembaga saja. Keterlibatan Kementrian, lembaga, pemerintah daerah dan serta masyarakat.

“Tentunya karena kejadian stunting multi faktor maka penanganannya juga tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus serentak dilakukan dan tentu perlu komitmen bersama,” ujar M. Yani yang juga merupakab Plt Deputi ADPIN (Advokasi, Penggerakan dan Informasi) BKKBN.

Kata M. Yani, stunting terjadi semenjak janin dalam kandungan dan hingga anak berusia dua tahun, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan pada waktu anak lahir, tapi harus sejak ibu hamil dan bahkan jauh sebelum itu harus sudah dilakukan intervensi.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri mengakui bahwa harus ada gerakan bersama untuk menuju Aceh Hebat dan terbebas stunting, mengingat Aceh merupakan salah satu daerah yang masih tinggi angka stunting. Dari hasil SDKI 2017, Sahidal menyebutkan, empat dari 10 anak di Aceh mengalami stunting.

BKKBN Aceh kata Sahidal, diberikan amanah untuk menyelesaikan persoalan stunting di tiga kabupaten/kota yanh sudah dilakukan di Aceh Tengah dan Pidie pada 2018 dan 2019 intervensi dilakukan di Aceh Timur.

“Masalah stunting tidak hanya satu persoalan saja, akan tetapi dia menyeluruh dari persoalan pengasuhan, asupan, pola makan, sanitasi dan sebagainya. Untuk itu BKKBN memiliki program 1000 Hari Pertama Kehidupan yang bisa menurunkan stunting di Aceh, selain pengetahuan pola asuh dan pemberian ASI ekslusif,” jelas Sahidal.

Selain itu kata Sahidal, sosialisasi terus dilakukan dengan penerapan delapan fungsi keluarga dan melaksanakan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) di 289 Kampung KB yang telah dicanangkan di Aceh.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua PKK Aceh Dyah Erti mengatakan, tim penggerak PKK sebagai mitra pemerintah siap menggerakan 400 ribu kader PKK diseluruh Aceh untuk mengawal program-program pencegahan stunting.

“Sejak deklarasi minggu lalu di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh yang dihadiri Plt Gunernur Aceh dan Kementerian Kesehatan, sudah ada sejumlah instansi yang bergerak untuk program pencegahan stunting ini, mulai dari dinas kesehatan, BPMG, dan hari ini BKKBN, dan kedepan kita juga akan kerjasama dengan instansi lain,” tambahnya.

Tahun 2019 ini dengan adanya deklarasi pihaknya akan melakukan intervensi ke 10 kabupaten/kota di Aceh dan optimis pada 2019 angka stunting di Aceh bisa diturunkan secara signifikan.

“TP PKK dan Pemerintah Aceh berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting, apalagi Aceh menduduki peringkat ketiga se-Indonesia, sebagai daerah yang cukup tinggi angka kejadian stuntingnya, yaitu sebesar 37,9 persen,” sebbut Dyah Erti.

Sebagai bentuk keseriusan TP PKK Aceh berbagai kegiatan dilakukan baik oleh TP PKK
maupun Pemerintah Aceh, melakukan pelatihan kader Posyandu, pendampingan Ibu Hamil dan penggunaan buku KIA. Selain itu, revitalisasi dan optimalisasi Posyandu terintegrasi juga terus dilakukan. (ril/bai)