Aceh Butuh 23 Ribu Tenaga Kerja Konstruksi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (kiri) dan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman (kanan) foto bersama usai memberikan Fasilitas Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Aceh, di Banda Aceh, Senin (11/3). ENO SUNARNO/RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Kendati pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kabinet kerja, namun tahun ini, pemerintah bergeser ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Banda Aceh, Senin (11/3).

Ia menyebutkan tenaga kerja konstruksi di Indonesia 8.300.297, namun baru 616.081 tersertifikasi. “Pembangunan infrastruktur tidak akan berhasil jika tidak didukung sumber daya manusia yang memadai,” sebutnya.

Menteri Basuki menyebutkan di Aceh 160 ribu pekerja terdaftar. Namun hanya 20 ribu yang telah tersertifikasi.

“Dengan total anggaran infrastruktur di Aceh yang mencapai 1,5 hingga 2 triliun pertahunnya, maka Aceh harus ada 23 ribu tenaga kerja konstruksi. Sekarang Aceh baru ada hanya 20 ribu,” ungkap Basuki.

Saat membuka Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di gedung Banda Aceh Convention Hall (BACH), ia juga memastikan pemerintah mewajibkan perusahaan menyertakan tenaga kerja yang telah bersertifikat. Menurutnya sertifikat itu untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja konstruksi.

“Kenapa harus bersertifikat? karena manfaatnya sertifikat ini untuk dirinya sendiri dan untuk kualitas infrastrukturnya. Sertifikat ini sangat kuat kedudukannya, mempunyai kekuatan hukum yang kuat, terutama lebih lebih mudah mendapatkan pekerjaan,” ujar Basuki.

Ujian sertifikasi di Aceh diikuti 704 tenaga kerja berpengalaman. Selain dari sejumlah kecamatan di Banda Aceh, pesertanya juga berasal dari Pidie, Politeknik Lhokseumawe, Dinas Perkim dan Dinas Lingkungan Hidup. (*)