PT SSN Terkesan Abaikan Putusan MA

Ruslan Efendi menunjukkan salinan putusan MA

Mantan Karyawan Menangkan Gugatan
SUBULUSSALAM (RA) – Ruslan Efendi yang pernah bekerja di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Samudera Sawit Nabati (SSN) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sultan Daulat menggugat pihak perusahaan karena dirinya di PHK secara sepihak tanpa ada kompensasi dari perusahaan.

Kepada Rakyat Aceh, Selasa (12/3) Ruslan Efendi, yang tercatat warga Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, mengaku bekerja di PKS PT SSN sejak tahun 2013 lalu sebagai operator karnel.

Pada tahun 2017, ia menderita sakit batu ginjal dan harus di rujuk ke Rumah Sakit di Medan untuk dilakukan operasi. Usai operasi, pihak rumah sakit menyarankan agar istirahat selama 2 bulan. Selanjutnya, kata Ruslan, ia mengantarkan surat keterangan sakit beserta rekomendasi dari dokter kepada perusahaan.

“Setelah saya serahkan berkas tersebut, pihak perusahaan mengatakan itu terlalu lama waktu istirahatnya. Perusahaan juga meminta surat diagnosa dan rekam medik dari rumah sakit dengan batas waktu yang diberikan perusahaan hanya 1 minggu.

Jika lewat dari satu Minggu, pihak perusahaan menganggap saya mengundurkan diri. Karena saya lagi istirahat maka belum bisa saya serahkan seperti permintaan perusahaan dan akhirnya saya di PHK,” akui Ruslan di salah satu caffe di Subulussalam.

Ruslan pun mengaku setelah di PHK, pihak perusahaan tidak memberikan kompensasi, sehingga dirinya mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Hasil mediasi antara pihak perusahaan dengan Ruslan pun tanpa hasil dan akhirnya Ruslan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Banda Aceh.

Hasil gugatan pun berbuah hasil dan PHI mengabulkan gugatan Ruslan. Namun, pihak perusahaan, kata Ruslan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Melalui putusan Mahkamah Agung nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Mahkamah Agung menolak kasasi pihak perusahaan dan mengabulkan permohonan Ruslan yang sebelumnya sudah ditetapkan PHI Banda Aceh. Dalam amar putusan PHI, menghukum tergugat membayarkan pasangon kepada penggugat sebesar Rp21,147,350 dan menghukum tergugat membayar upah proses sebesar Rp15,762,000.

Sayangnya, meski sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, hingga kini pihak PT. SSN belum membayarkan sesuai dengan putusan dari MA. “Hingga kini pihak perusahaan belum menjalankan sesuai putusan MA,” aku Ruslan.

Humas PT. SSN, Djunaidi Nawawi saat dihubungi mengaku ia belum menerima salinan putusan dari MA. Sebab, kata Djunaidi perkara tersebut ditangani pengacara perusahaan. Djunaidi mengaku hanya satu kali dipanggil ke Banda Aceh sebagai sakti untuk memberikan keterangan dari perusahaan pada sidang di PHI Banda Aceh.

“Salinan putusan MA belum ada kami terima. Pengacara kami juga belum memberitahukan,” akui Djunaidi.

Djunaidi pun membantah pengakuan Ruslan yang menyerahkan surat rekomendasi dari dokter agar istirahat selama 2 bulan. Menurut Djunaidi, Ruslan tidak pernah menyerahkan surat rekomendasi dokter untuk istrihat kepada perusahaan.

“Ruslan tidak ada menyerahkan surat dari rumah sakit mengenai istirahat 2 bulan. Tidak ada, yang ada hanya katanya tidak dibuktikan dengan surat,” terang Djunaidi. (lim/bai)