Dua Kepala Desa Jual Hutan Lindung

Pasukan BKPH Gayo dibawah KPH II terpaksa membakar gubuk yang digunakan dua kepala desa yang diduga telah menjual hutan lindung ke masyarakat dalam dan luar Aceh Tengah, Rabu (27/3).

TAKENGON (RA) – Dua kepala desa di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diduga telah melakukan kegiatan yang melawan hukum dengan menjual hutan lindung kepada masyarakat seluas, 300 hektar.

Sukri Fitrawandi, S.Hut dari Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Gayo-KPH II kepada Rakyat Aceh Rabu (27/3) mengatakan, jajaranya telah menertibkan atau melarang kegiatan ileggal logging di kawasan hutan Kecamatan Ketol tersebut.

Kegiatan tersebut menurut Sukri telah dilakukan beberapa pekan lalu dan telah pula dilakukan penebangan hutan secara sporadis. Menurut Sukri, lahan dijual dengan harga berkisar antara Rp 1-3 juta per pancang.

Perambahan hutan diduga dilakukan Kepala Desa Kekuyang dan Kepala Desa Burlah, Kecamatan Ketol. Kedua kepala desa tersebut diduga menjual hutan negara kepada masyarakat dari luar kecamatan serta luar kabupaten Aceh Tengah.

Menurut Sukri, untuk Kepala Desa Kekuyang masyarakat untuk satu pancang (Luas 2 hektar) dengan harga senilai Rp3,5 juta dan mendapatkan surat Sporadik bagi pembeli. Sedangkan kepada Desa Burlah menjual untuk satu pancang senilai Rp1 juta untuk satu pancang.

“Dua kepaa desa itu menjual hutan lindung dengan harga, senilai Rp.3,5 juta per dua hektar kepada masyarakat dalam dan luar Aceh Tengah. Hal ini jelas melanggar hukum dan harus ditindak,” ucap Sukri.

Menurut Sukri apa pun dalihnya penjualan aset negara, apalagi hutan rimba sudah pasti melanggar peraturan pemerintah yang ada saat ini. Sukri meminta aparat penegak hukum turun ke lapangan untuk menertibkan atau menindak masyarakat atau kepala desa yang kuat diduga melakukan penjualan hutan lindung.

Menurut Sukri yang telah melakukan investigasi sementara, kasus perambahan hutan ini mencuat setelah kedua kepala desa tersebut, tidak lagi sejalan dalam menawarkan hutan lindung ke masyarakat setempat.

“Awal terbongkar kasus ini dua kepala desa tersebut tidak lagi sepakat dan berbeda pendapat terkait satu hal, sehingga mencuat ke luar,” menurut Sukri sambil mengatakan lahan yang dijual akan dimanfaatkan untuk lahan kopi.

Sementara itu, Sugiyanto Kepala Desa Burlah yang coba dikonfirmasi terkait hal ini, baik panggilan maupun pesan singkat dilayangkan, Koran ini tak mendapatkan jawaban.

Namun kepada Sukri, sebelumnya Sugiyanto menyatakan, pasrah dan siap dibawa ke ranah hukum. “Ini sudah terjadi dan terserah kalau mau diperiksa silakan. Saya sudah tidak tahu mau mengatakan apa lagi. Ini semua sudah terjadi, kalaupun diproses silakan,” kata Sugianto, seperti ditirukan Sukri. (jur/min)