275 Pasutri di Pijay Itsbat Nikah

Pasangan Suami istri di Pidie Jaya yang mengikuti sidang itsbat nikah mendengar pengarahan dari Asistan I Sekdakab Pidie Jaya.

MEUREUDU (RA) – Sebanyak 275 pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Pidie Jaya mengikuti sidang Itsbat nikah, di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat, Senin (22/4).

Pasangan yang diitsbat nikah tersebut adalah mereka yang menikah pada masa konflik namun tidak tercatat secara hukum negara. Biaya Itsbat nikah sebagian ditanggung APBA dan sebagian lagi dari APBK 2019.

“Jadi, itsbat nikah diajukan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) kompilasi hukum islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan Kemahkamah Syariah,” sebut Asistan I Sekdakab Pidie Jaya, Abdul Syakur usai membuka kegiatan Itsbat nikah tersebut, Senin (22/4) kemarin.

Kata Abdul Syakur, jumlah pasangan itsbat nikah tahun ini sebanyak 275 pasangan suami istri tersebut, sebayak 150 pasangan biaya sidang itsbat nikahnya ditanggung APBA 2019 dab sebanyaj 125 pasangan ditanggung APBK tahun anggaran yang sama.

Kendati telah dilakukan beberapa sidang itsbat nikah, di daerah itu masih juga terdapat pasang suami istri yang pernikahan belum tercatat dan belum memiliki akta nikah.

Oleh karenanya, pada tahun 2020 mendatang, Pemkab Pidie Jaya akan kembali menganggarkan biaya itsbat nikah untuk 200 pasangan. Begitupun, tahun depan pihaknya juga meminta bantuan dari Pemerintah Aceh untuk membiayai 300 pasangan.

“Jadi dengan dianggarkan anggaran dan juga bantuan dari Pemerintah Aceh, seluruh pasangan suami istri yang tidak tercatat dapat memiliki akta nikah,” terangnya.
Menurutnya, itsbat nikah tersebut memiliki aspek positif.,

memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Karena kedudukan itsbat nikah itu sendiri sambungnya telah mendapat pengakuan dengan dibuktikan adanya regulasi hukum.

“Pasangan suami-istri pernikahannya tidak tercatat akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan tersebut. Dengan ini, hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan terlindungan, akta kelahiran, warisan, dan lain-lain,” sebut Syakur.

Sidang itsbat nikah yang pemerintah daerah memfasilitasi biayanya merupakan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan kembali pernikahan mereka. (san/min)