Nova Cabut Izin Eksplorasi PT EMM

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. FOR RAKYAT ACEH

Quote
“Sektor pertambangan belum menjadi prioritas Pemerintah Aceh saat ini. Terkait IUP yang diterbitkan masa lalu, Pemerintah Aceh menghormati proses hukum yang ada dan akan mensupport langkah-langkah hukum lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku”

BANDA ACEH (RA) – Pemerintah Aceh mencabut rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tanggal 8 Juni 2006 nomor 545/12161, dengan menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI).

Surat ke Menteri ESDM bernomor 545/6320, tertanggal 18 April 2019 tersebut, mencabut Rekomendasi Gubernur NAD nomor 545/12261 yang berisikan memberikan rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Emas Mineral Murni.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada insan media di Kantor Bappeda, Senin (22/4). “Kami sudah surati ESDM dan sudah mencabut rekomendasi Gubernur NAD bernomor 545/12161,” sebutnya.

Lebih jauh, Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pemberian Ijin Usaha Pertambangan, kepada PT Emas Mineral Murni (EMM). Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh nomor 180/821/2019.

Dalam waktu dekat, kata Nova, tim yang sudah dibentuk ini akan bekerja cepat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Aceh terkait diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM-RI) kepada PT EMM.

“Pemerintah Aceh meminta BKPM-RI untuk meninjau/mengevaluasi kembali keputusan Kepala BKPM RI nomor 66/1/IUP/PMA/2017 (tanggal 19 Desember 2017) perihal pemberian IUP kepada PT EMM. Surat sudah kami kirimkan pada 18 April 2019,” terang Nova.

Mengenai pertambangan Sumber Daya Mineral, khususnya pertambangan emas, Pemerintah Aceh memiliki pandangan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat Aceh. Dalam hal ini, disebutkan Nova, untuk memelihara lingkungan hidup (Aceh Green).

“Sektor pertambangan belum menjadi prioritas Pemerintah Aceh saat ini. Terkait IUP yang diterbitkan masa lalu, Pemerintah Aceh menghormati proses hukum yang ada dan akan mensupport langkah-langkah hukum lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Lebih jauh, Pemerintah Aceh sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang mengeluarkan berbagai dokumen pendukung hingga diterbitkannya IUP eksploitasi emas PT EMM oleh BKPM-RI. Apabila dokumen-dokumen yang dikeluarkan itu, tidak sesuai dengan kekhususan Aceh sebagaimana dengan pasal 156 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Saat ini, kebijakan Pemerintah Aceh lebih menitikberatkan kepada sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Yang memungkinkan berbagai pelaku usaha dapat bangkit bersama dengan dukungan Pemerintah Aceh maupun DPRA.

Untuk diketahui, keberadaan PT EMM di Aceh mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Baik masyarakat sipil, LSM, mahasiswa, dsb. Bahkan, mahasiswa melakukan unjuk rasa besar-besaran selama tiga hari, dari tanggal 9 hingga 10 April 2019.

Mahasiswa memberikan tenggat waktu 14 hari bagi Pemerintah Aceh untuk mencabut izin PT Emm. Di hari terakhir demo itu, kabar duka juga hadir, bahwa WALHI Aceh yang menggugat PT Emm di pengadilan Jakarta, kalah. (icm/min)