Pidie Jaya Terima WTP Kelima dari BPK RI

MEUREUDU (RA) – Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya menerima Predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Aceh untuk ke lima Kalinya.

Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kedua tercepat setelah aceh tamiang. Raihan WTP ke Lima dan merupakan kali ke empat secara berturut-turut diraih Pidie Jaya dalam mendapatkan opini WTP.

Prestasi tersebut diraih tidak terlepas dari kinerja seluruh pemangku kepentingan di Pidie Jaya. Untuk diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu berisi opini anggaran 2018.

Saat itu. Untuk itu, opini ini membuktikan kepemimpinan Aiyub Abbas dan Said Mulyadi yang selalu mengedepankan akuntabilitas pengelolaan APBD selama menjabat di dua periode Bupati dan wakil Bupati Pidie Jaya.

Bupati Pidie Jaya menerima Piagam WTP tersebut dari Plt.Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Bapak Syafrudin Lubis Penyerahan piagam tersebut dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Aceh, di Banda Aceh, Kamis(2/5).

“Syukur Alhamdulillah, dengan Raihan WTP ini menjadi motivasi bagi kami agar bekerja lebih baik lagi ke depannya” kata Aiyub.

Bupati juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Raihan opini WTP ini tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras semua pihak.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para pegawai di pemerintahan. Ini semua merupakan buah dari profesionalisme yang selama ini sudah dijalankan,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPK Perwakilan Aceh juga turut mengapresiasi keberhasilan Pidie Jaya ini. Syafrudin Lubis mengatakan, opini WTP merupakan pernyataan profesional sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional pula. Dalam kesempatan ini, Syafruddin juga mengimbau seluruh kabupaten/kota di Prov Aceh untuk konsisten menjalankan akuntabilitas anggaran.

Acara Penyerahan ini di hadiri oleh Wakil Ketua DPRK pidie Jaya Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Asisten Administrasi Umum, Kepala DPKK Piddie Jaya, Inspektur Pidie Jaya, Sekretaris DPRK, pemeriksa dan karyawan Staf BPK RI Aceh. (ril/ra)