Hijrah water Malaysia Teken MoU di Aceh

Banda Aceh (RA) Perusahaan produk air minum berlabel ‘halal’ asal Malaysia Hijrah Water Sdn Bhd menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Namira Lintas Persada di Banda Aceh, Jumat (3/5).

Penandatanganan perniagaan itu disepakati bersama antara Chairman Hijrah Water Sdn Bhd H Muhammad bin Said dengan Direktur Utama PT Namira Lintas Persada, Azhari Usman.
Pada acara itu turut juga hadir legal coorporatenya Tuan Usman Tekmi didampingi H Safiq bin H Muhammad.

Produk yang masuk ke Aceh itu berupa mesin penyulingan air mineral yang halal dan sehat dan sudah terkenal di negara tetangga sehingga kami kini akan memasarkan khususnya ke Aceh dan umumnya Indonesia.

“Kami bersyukur ada kerjasama perdagangan ini dalam rangka membangun perekonomian di Aceh khususnya produk halal, ujar Muhammad bin Said.

Ini produk muslim dan tidak ada memakai dan menggunakan bahan kimia dan teknologi yang pertama di dunia dan telah melebar ke negara Thailand, Philipina, dan Indonesia.

Ia sebutkan banyak produk halal yang ada di perusahaan miliknya itu. Namun tahap awal hanya dua yang sudah pasti masuk ke Aceh yakni produk Hijrah Water dan Hijrah Herbal.

Kedekatan antara Malaysia dengan Aceh sangat erat, maka dengan adanya kerjasama perniagaan ini akan semakin kuat apalagi menyangkut dengan kesamaan rumpun melayu dan sekaligus menjayakan misi Islam.

Ini merupakan tanggung jawab kita semua dalam mengembangkan bisnis yang Islami. Yang pertama bagaimana kita membangun produk halal bagi umat muslim.

‘Kami bukan mengejar keuntungan tetapi mengejar pahala akhirat bagaimana menjual produk halal untuk menjaga umat Islam dari hal -hal yang haram’, ungkap Muhammad.

Saya sudah cukup kalau bicara bisnis maka sekarang ingin berbagi kemaslahatan umat Islam baik yang ada khususnya di Aceh dan umumnya Indonesia.

Direktur Utama PT Namira Lintas Persada Azhari mengatakan, ini suatu peluang bagi Aceh khususnya dalam mengembangkan bisnis dengan negara tetangga Malaysia.

Untuk sementara hanya dua produk saja yang lain ada tetapi menyusul sambil menunggu sertifikat dari BPOM dan SNI. Dan, diharapkan dukungan Pemerintah Aceh dan Kadin dalam memberikan kemudahan bagi perusahaan luar yang ingin berinvestasi di Aceh. (imj)