Pertanyakan Selisih Jumlah Suara Panwaslih Interupsi Rekapitulasi

REKAPITULASI : Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri didampingi Ketua Panwaslih Aceh Faizah, menerima dokumen rekapitulasi dari Ketua KIP Banda Aceh Indra Milwady, Rapat rekapitulasi itu berlangsung di Gedung DPRA, Selasa (7/5). (al amin/rakyat aceh)

BANDA ACEH (RA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Aceh.

Rapat rekapitulasi itu berlangsung di Gedung DPRA, Selasa (7/5). Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 12 Mei 2019 mendatang.

Acara ini dihadiri oleh KIP Aceh, Panwaslih Aceh, KIP kabupaten/kota serta saksi dari capres-cawapres, perwakilan partai politik dan calon legislatif. Komisioner KIP Aceh, Agusni mengatakan, rapat rekapitulasi di tingkat provinsi dilaksanakan setelah rapat pleno rekapitulasi tingkat kab/kota.

Dikatakannya, hingga hari ini (kemarin) 18 kabupaten telah melakukan rekapitulasi. Sementara itu, lima kab/kota masih dalam tahap penyelesaian rekapitulasi. Seperti; Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Aceh Selatan.

“Insya Allah kalau sudah selesai di sana mereka akan segera beranjak ke sini untuk bergabung bersama kita,” ujarnya.

Agusni menjelaskan, terhambatnya rekapitulasi di sejumlah kab/kota tersebut dikarenakan muncul sejumlah kasus, serta terdapat kesalahan pada administrasi, sehingga berimplikasi pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kab/kota.

“Semua kasus yang muncul tidak bisa diselesaikan di PPK atau kabupaten/kota maka kita mempersilahkan untuk mengisi form keberatan saksi dan semuanya akan kita selesaikan secara berjenjang,” terangnya.

“Manakala tidak terselesaikan di tingkat kab/kota akan kami selesaikan di tingkat provinsi. Manakala di tingkat provinsi stagnan maka akan diselesaikan di tingkat nasional oleh KPU RI dalam rapat pleno.Namun jika semua persoalan dan menjadi akumulasi maka saluran hukumnya salah satunya ada Mahkamah Konstitusi” tuturnya lagi.

Panwaslih Interupsi
Pembacaan rekapitulasi suara pemilu untuk Banda Aceh mendapat interupsi dari pihak Panwaslih Aceh yang mempertanyakan selisih jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara data hasil suara Capres dan Cawapres (PPWP) dengan jumlah suara DPR RI.

“Berdasarkan pemantauan kami terkait dengan jumlah DPK, kami melihat ada selisih suara PPWP yakni 10.698, dan DPR 10.635 suara. Selisihnya itu 63 suara,” Ketua Panwaslih Aceh, Faizah.

Anggota Anggota Panwaslih Aceh lainnya, Nyak Arief Fadhillah Syah menimpali, juga ada perbedaan jumlah suara DPK antara DPRA dan DPD. Perbedaan juga terjadi pada jumlah hak pemilih di antara kedua tersebut.

Kejanggalan lainnya berdasarkan pengawasan mereka, diketahui jumlah pemilih DPK hanya di Kecamatan Kuta Raja yang tidak ada selisih. Sementara di Baiturahman, jumlah DPK pada DPD RI dan DPRA jumlah suaranya sama, tanpa ada selisih.

Banyak lagi kejanggalan mereka lihat yang menurut Panswalih seharusnya validasi data harus akurat. Dia mempertanyakan apakah KIP Banda Aceh tidak melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi ditingkat kota.

“Kita menduga pada waktu rekapitulasi sebelumnya tidak diketahui dan setelah kini ditelisik lagi baru diketahui. Mungkin saja ada kesilapan penulisan angka. Ini harus segera dibenahi, hingga ada angka yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Arief Fadhillah.

Menjawab interupsi ini, Ketua KIP Banda Aceh, Indra Milwady mengakui, ada kesilapan dalam pengisian data. Menurutnya, kesilapan kemungkinan terjadi pada KPPS.
“Penghitungan ini dimulai dari KPPS dan PPK. Menurut kami, kemungkinan terjadi kesilapan pengisian di KPPS. Ya, memang idealnya jumlah pemilih untuk semua pemilihan harusnya sama,” katanya. (icm/min)