MKI Sikapi Kondisi Kelistrikan di Aceh

BANDA ACEH (RA) – Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Aceh selaku forum masyarakat profesi disektor ketenagalistrikan yang terbentuk sejak Oktober 2018, yang bertujuan untuk menyediakan forum untuk diskusi terhadap permasalahan-permasalahan terkait industri dan pemerintah di sektor kelistrikan.

Ketua Umum MKI Aceh Sulaiman Z. B.Sc menyampaikan MKI akan menjembati permasalahan kelistrikan yang muncul dalam masyarakat antara pihak industri dan pemangku kepentingan. Untuk itu, terkait kekisruhan pemadaman listrik dalam beberapa hari yang lalu menjadi perhatian khusus dari MKI Wilayah Aceh.

Menyikapi kondisi kelistrikan ini, kata Sulaiman, MKI Aceh melakukan audiensi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 kepada pihak Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas ESDM dan GM PLN UIW Aceh dalam rangka mencari penyebab dan solusi untuk mengatasi kondisi listrik Aceh terutama dalam melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan tahun ini.

Pemadaman listrik merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pihak PLN terkhusus pada bulan Ramadhan. Pihak PLN telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi listrik tanpa pemadaman dengan pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas sistem transmisi di wilayahnya. Namun demikian, pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir terpaksa dilakukan sejak 9 sd 10 Mei 2019 yang diakibatkan oleh permasalahan Gardu Induk di Belawan Sumut. Permasalahan Gardu Induk tersebut mempengaruhi sistem operasional listrik (terjadi pemadaman listrik) untuk wilayah Sumut dan Aceh. Sehingga untuk kita di wilayah Aceh, PLTU Nagan Unit 1 dan 2 yang sebelumnya beroperasi normal dalam memenuhi pasokan listrik Aceh mengalami gangguan karena tidak sanggup melayani beban yang ada. Secara teknis, PLTU butuh waktu selama 24 jam untuk bisa dioperasikan normal kembali. Pengaktifan kembali PLTU butuh waktu hingga 24 Jam karena perlu pemanasan air untuk menghasilkan uap kembali yang digunakan memutar turbin.

Pihak PLN telah berusaha dengan sangat keras untuk mengatasi pemadaman listrik yaitu dengan mengaktifkan PLTU Nagan Unit 2 tanggal 9 Mei dan baru masuk sistem kembali pada jam 4 pagi tanggal 10 Mei 2019. Pemerintah Aceh juga telah berusaha untuk melakukan koordinasi terkait pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Perlu kita sadari bahwa pemadaman listrik merupakan hal tidak diinginkan oleh semua pihak. Kejadian pemadaman listrik yang terjadi banyak mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Pihak MKI mencari permasalahan seperti yang dijelaskan diatas dan mempertimbangkan tanggapan dari pihak masyarakat yang terkait solusi dan kritik untuk PLN dan Pemerintah Aceh.

Apa itu interkoneksi listrik?
Sistem interkoneksi listrik adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan antara satu sistem dengan sistem yang lain melalui transmisi. Sistem Ketenagalistrikan Aceh saat ini terhubung melalui sistem interkoneksi Sumatera bagian utara (Sumbagut) yang menghubungkan sistem kelistrikan Sumatera Utara – Aceh.

Sistem Interkoneksi ini dibutuhkan mengingat semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik untuk masyarakat. Dengan sistem interkoneksi, maka kebutuhan energi listrik untuk satu sistem dan sistem lainnya dapat terpenuhi oleh pembangkit-pembangkit yang ada pada jalur interkoneksi tersebut. Dibandingkan dengan sistem Isolated, sistem interkoneksi lebih handal karena jika satu pembangkit mengalami gangguan maka pembangkit yang lain dapat mem-backup-nya. PLN secara bertahap akan membangun interkoneksi keseluruh unit yang ada di Aceh dengan tujuan untuk melakukan manuver jika ada gangguan pada salah satu jalur transmisi listrik.

Apa mungkin pengelolaan listrik oleh Pemerintah Aceh?

Jika kelistrikan Aceh tidak masuk ke sistem interkoneksi dan dibangun pembangkit sendiri untuk melayani konsumen Aceh, atau tepatnya untuk Aceh menjadi Isolated System. Hal yang perlu dipikirkan adalah biaya pembangunan pembangkit, katakanlah penyalurannya dapat dilakukan melalui jaringan PLN, tetapi pengoperasian pembangkit membutuhkan biaya tinggi, sehingga pengelola pembangkit harus menjual energi listrik lebih mahal agar ekonomis. Saat ini masyarakat membayar Rp. 600,41/kWH untuk golorang tarif pelanggan subsidi dan Rp.1.406,46/kWH untuk pelanggan non-subsidi, atau jika dirata-ratakan sebesar Rp. 982,03/kWH. Sementara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Rp. 2.498,03/kWH. Jika dilihat perbandingan harga-harga tersebut, maka terlihat bahwa harga produksi/penyediaan lebih besar dibandingkan dengan harga jual per-kWhnya. Hal ini terjadi karena adanya subsisidi pemerintah.

Jika Aceh membangun pembangkit sendiri dan menelola sendiiri lalu menyalurkannya ke pelanggan, dengan melihat biaya produksi/penyediaan diatas yang memnacapai Tp. 2.498,03/kWH, maka agar pembangkit dapat beroperasi secara ekonomis, maka pelanggan listrik di Aceh harus membeli listrik diatas harga BPP. Jika harga jual dijual dengan harga murah, maka Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran yang besar melalui APBD untuk subsidi.

MKI Aceh sebagai forum profesi yang independen secara bijaksana menyikapi bahwa kebutuhan listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat apalagi dalam menjalankan ibadah puasa. Maka, MKI mengharapkan kepada pemerintah Aceh dan PLN akan teruskan meningkatkan kualitas kelistrikan di Aceh khususnya menjamin pasokan yang mencukupi kebutuhan listrik dan mengantisipasi kondisi pemadaman baik akibat teknik maupun non-teknis ke depan. Kemandirian energi Aceh bukan dengan membuat sistem sendiri tetapi memperkuat sistem yang telah ada dan menambah jalur-jalur alternatif sebagai bagian antisipasi gangguan jika terjadi dan penambahan pembangkit untuk menjamin ketersediaan listrik di Aceh. (den)