Pakai Ijazah Sarjana Palsu 5 ASN Dipecat, 4 Turun Pangkat

Gedung Kantor Bupati Simeulue, Senin (13/5). Sebanyak 9 ASN di Simeulue diberi sanksi tegas karena penggunaan ijazah. Ahmadi - Harian Rakyat Aceh.

Quote Bupati Simeulue H Erly Hasim
“Terbukti lima orang itu lulus menjadi pegawai menggunakan ijazah sarjana palsu, sementara empat orang lagi itu sebelumnya telah menjadi pegawai, namun kemudian menggunakan ijazah sarjana palsu untuk kenaikan golongan atau pangkat”

SIMEULUE (RA) – Terhitung sejak 1 Mei 2019, sebanyak 9 orang Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas disejumlah instansi Pemerintahan Kabupaten Simeulue, mendapat sanksi tegas yakni dipecat dan diturunkan pangkat.

Ke 9 ASN itu terbukti menggunakan Ijazah Palsu, yakni 5 ASN mendapat sanksi dipecat karena menggunakan ijazah sarjana, dan 4 orang ASN lainnya yang juga menggunakan ijazah sarjana palsu, mendapat sanksi diturunkan pangkatnya.

Adapun lima ASN dipecat terbukti berijazah palsu itu yakni, inisial ASR, DAM, ALI, JUN dan MIR dengan pangkat rata-rata golongan III, dan masa mengabdi sekitar lebih 10 tahun. Mereka ini bertugas sebagai guru sekolah tingkat SMP di Kec?amatan Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat dan Kecamatan Salang.

Selanjutnya empat ASN diturunkan pangkat, yakni JUA, MAR, HAR dan MUR, yang bertugas di instansi Pemerintahan Kabupaten Simeulue serta ada yang bertugas di Kantor Kecamatan, dengan pangkat rata-rata golongan III dan masa mengabdi 10 tahun hingga 15 tahun.

Terkait lima ASN dipecat dan empat diturunkan pangkatnya, dijelaskan Sabu Nasir, Kepala Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Simeulue, yang ditemui Harian Rakyat Aceh, Senin (13/5).

“Benar ada ASN yang bertugas di Kabupaten Simeulue dipecat dan turun pangkat, yakni lima orang ASN dipecat dan empat orang ASN lagi diturunkan pangkatnya. Mereka ini terbukti menggunakan ijazah palsu dengan lulusan sarjana, sanksi pecat dan turunkan pangkat itu langsung dan BKN yang terhitung sejak 1 Mei 2019,” katanya.

Masih menurut Sabu Nasir, sanksi terhadap ASN dipecat dan diturunkan pangkat itu terjerat lima peraturan resmi, yakni Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Kepala BKN Nomor 25 tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Ijazah Palsu.

Lima orang ASN yang dipecat dan berprofesi sebagai guru disejumlah sekolah tingkat SMP yang ada di Kecamatan, yang awalnya Rasmidin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, saat dikonfirmasi sempat mengelak dengan alasan belum mendapat data, namun setelah diperlihatkan datanya oleh Harian Rakyat Aceh, yang bersangkutan langsung membenarkan, Senin ((13/5).

“Iya benar, dan jujur kita sedih sebab mereka perna memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan kita, namun karena sanksinya ini sangat tegas karena langsung keputusan resmi dari BKN, dan kedepannya juga harus lebih ekstra hati-hati untuk rekrut pegawai, meskipun itu melalui jalur tes resmi, sebab contoh kasusnya kelima guru ini ternyata lulus tes pegawai dengan menggunakan ijazah sarjana palsu” katanya.

Pemecatan dan penurunan pangkat 9 ASN ini juga dibenarkan Bupati Simeulue H Erly Hasim, orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Simeulue, yang dikonfirmasi Harian Rakyat Aceh.

“Terkait dengan sanksi yang diterapkan BKN Pusat dengan pemecatan tidak hormat kepada lima ASN dan penurunan pangkat terhadap empat ASN kita itu, memang benar.

“Terbukti lima orang itu lulus menjadi pegawai menggunakan ijazah sarjana palsu, sementara empat orang lagi itu sebelumnya telah menjadi pegawai, namun kemudian menggunakan ijazah sarjana palsu untuk kenaikan golongan atau pangkat,” katanya.

Masih menurut Erly Hasim, sejumlah ASN yang mendapat sanksi itu, setelah melalui proses tahapan-tahapan evaluasi, penelusuran ke asal muasal ijazah sarjana itu, sehingga tim membutuhkan waktu yang lama dan butuh kehati-hatian, supaya nantinya setelah disahkannya secara resmi penerapan sanksi tersebut, lebih tepat, akurat serta tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

“Kasus Ijazah Palsu ini, tentunya tidak berhenti dan masih berlanjut penelusuran terhadap ijazah lainnya yang terindikasi palsu, sehingga pemerintahan kabupaten simeulue ini bersih dari ASN yang menggunakan Ijazah Palsu atau IJP ini,” tutup Erly Hasim. (ahi/min)