Aceh Tolak People Power

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah

Quote Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah
“Saya mengimbau seluruh rakyat Aceh tidak ikut-ikut gerakan yang inkonstitusional. Perdamaian jauh lebih berharga”

BANDA ACEH (RA) – Gerakan people power (kekuatan rakyat-red) yang digagas oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Prabowo – Sandiaga Uno mendapat penolakan di Aceh.

Hal ini seperti ditandaskan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang mengimbau masyarakat Aceh tidak ikut dalam gerakan people power. Dia meminta warga menunggu hasil penetapan pemenang Pemilu oleh KPU pada 22 Mei mendatang.

“Saya mengimbau seluruh rakyat Aceh tidak ikut-ikut gerakan yang inkonstitusional. Perdamaian jauh lebih berharga,” kata Nova di Banda Aceh, Kamis (16/5).

Menurut Nova, KIP Aceh sudah merampungkan hasil pleno rekapitulasi Pemilu 17 April lalu. Prosesnya berlangsung aman dan tidak ada masalah berarti. Nova mengapresiasi KIP yang sukses menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Penolakan ini juga disampaikan Bupati Aceh Jaya Drs. H.T Irfan TB yang mengimbau masyarakatnya untuk tidak terpengaruh kegiatan People Power yang dan untuk menunggu hasil dari KPU Pusat.

“Mari untuk menjaga ketertiban dan perdamaian setelah berlangsungnya pesta Demokrasi dan jangan ada yang terpengaruh dengan kegiatan dalam bentuk People Power yang kian makin marak terdengar,” kata, Irfan Kepada Rakyat Aceh Kamis, (16/5)

Ia juga, mengungkapkan tidak perlu untuk ikut pergi ke Jakarta untuk lebih baik menunggu keputusan pemerintah dan mari bersama-sama berdoa agar Indonesia Damai Aman, sehingga aktifitas kita berjalan lancar seperti biasa kata, Irfan

Hal sama juga dikatakan Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi yang menyampaikan
Kalau pun ada permaslahan dalam penyelenggaraan pemilu ia berharap untuk dapat disampaikan dan ditempuh dengan jalur hukum yang berlaku.

”Walaupun dibeberapa daerah ada sedikit riak dan gejolak politik yang terkadang membuat sedikit panas suhu politik, namun semuanya dapat teratasi dengan penyalesaian secara baik, demokratias dan transparan,” ujar Sarkawi.

Ia menegaskan, Pemerintah dan masyarakat menolak cara-cara yang tidak konstitusional seperti halanya people power yang hanya dapat menimbulkan permaslahan-permaslahan di tengah masyarakat.

“Seluruh lapisan masyarakat, harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, sebab, kita adalah satu, tidak akan terpecah belahkan hanya karena perbedaan pilihan maupun pandangan dalam Pemilu tahun 2019, ” tegas Sarkawi.

Penolakan juga disampaikan sejumlah tokoh agama di Kabupaten Aceh Tenggara bersepakat menolak seruan adanya gerakan ‘people power’ berkaitan dengan memanasnya situasi politik pasca pemilu tahun 2019.

Ketua MPU Aceh Tenggara, Tgk Jamaludin, menyebutkan perdamaian dan persatuan umat pasca pilpres 2019 khususnya adalah yang paling utama.

“Kami berharap kepada seluruh pihak pendukung pasangan capres-cawapres untuk bersedia menunggu dan menerima hasil yang diputuskan KPU,” kata Tgk Jamaludin, kepada Rakyat Aceh, Kamis (16/5).

Tgk Jamaludin melanjutkan, selain menunggu hasil keputusan KPU, dia juga menghimbau agar tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu kondusifitas, mengintimidasi atau melakukan aksi-aksi untuk membangun opini yang boleh jadi tidak berdasarkan fakta dan menyesatkan publik.

“Perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi. Jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap hasil penghitungan, ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yakni gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Sementara itu sebelumnya, Akademisi Fisip Unsyiah, DR. Effendi Hasan, MA Mengenai people power, menyebutkan, pada dasarnya ia memaklumi, dengan asumsi adanya dugaan ketidakadilan terhadap para penyelenggara, oleh pihak yang merasa.

Dalam hal ini, KPU senantiasa menjadi pihak yang selalu disalahkan. Ia menilai bahwa itu memang konsekuensi bagi penyelenggara. Di situlah KPU harus menentukan netralitasnya.
“Mudah-mudahan hasil pada tanggal 22 Mei nanti bisa diterima oleh semua kalangan. KPU menjadi penentu rule of game, bagi paslon-paslon,” tegasnya.

Andaipun benar akan ada gerakan people power, Effendi merasa jika prosesnya dilaporkan, sebagaimana gerakan unjuk rasa lainnya, pihak berwenang mungkin saja mengizinkan.

Namun, diingatkanya bahwa tidak mungkin meminta masyarakat menjaga stabilitas politik, ketika KPU tidak bisa menempatkan diri sebagai lembaga yang profesional dan netral.

Ia berharap semua pihak mengevaluasi diri demi stabilitas politik. “Menurut saya, kalau misalnya ada gerakan people power yang hendak menghantam KPU, saya pikir terlalu dini. Harus dibuktikan dulu lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Mari percaya kepada KPU dan MK,” tutupnya. (tim)