Rumah Korban Gempa Pijay Tak Kunjung Dibangun

Rakyat Aceh

MEUREUDU (RA) – Hingga bulan Mei 2019, pembangunan kembali 1.010 unit rumah korban gempa yang masuk dalam daftar tunggu tak kunjung dibangun.

Begitupun terhadap 297 unit dari 1.10 unit tersebut yang dananya telah tersedia juga tak jelas juntrungannya, sebab hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat belum menyerahkan berkas ke keuangan untuk ditransfer ke Pokmas.

Dana untuk pembangunan 297 unit rumah yang masuk dalam daftar tunggu tersebut telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya tahun 2019. Anggaran telah tersedia di rekening kas daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pidie Jaya, M Diwarsyah menyebutkan, pihaknya belum dapat mentransfer biaya pembangunan kembali ke kelopmpok masyarakat, karena pihaknya belum menerima berkas pencairan dana dan pendukungnya dari BPBD.

“Dana untuk 297 unit itu sudah ada di kas daerah, tapi belum dapat kita transfer ke rekening Pokmas karena BPBD belum melampirkan berkas administrasinya,” ungkapnya, Kamis (16/5).

Dijelaskan, pencairan dana bantuan untuk 297 masyarakat penerima itu dilakukan pihaknya setelah BPBD mengajukan permohonan pencairan.

Atas dasar permohonan BPBD itulah pihaknya mentrasfer dana tersebut ke rekening Pokmas. Tapi karena bahannya belum masuk, pihaknya tak dapat mencairkan. “ Bahannya belum masuk. Bagaimana mau ditransfer,” kata dia.

Akibat dari belum dimasukkan berkas pencairan tersebut, hingga saat ini korban gempa yang masuk dalam daftar tunggu tak kunjung menempati rumahnya yang rusak akibat gempa tiga tahun lalu.

Sehingga sejumlah korban gempa sampai saat ini masih harus tetap menenpati Huntara, seperti misalnya Nyak Gade, warga Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Bandar Baru.

Sementara Kabid Rehab Rekon BPBD Pidie Jaya, Aswan Aziz menyebutkan, sebanyak 297 unit rumah korban gempa yang masuk dalam daftar tunggu tersebut akan segera dibangun dalam waktu dekat. Dan saat ini pihaknya sedang menyiapkan berkas untuk proses pencairan dana dari kas daerah ke rekening Pokmas.

“Setelah uangnya ditransfer dari kas daerah ke rekening pokmas, penerima mamfaatdapat langsung mencairkan bantuan tersebut untuk memulai pembangunan. Namun itu bagi yang telah melengkapi syarat penarikat tahap pertama,” sebutnya.

Dijelaskan, proses pencarian dana bantuan rumah tahun ini berbeda dari proses sebelumnya. Di mana menurutnya, pencairan dilakukan sebanyak empat tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 30 persen, tahap ke tiga 25 persen dan tahap ke empat 5 persen. Konsultan pendampaing untuk pembangunan pada tahap ini pun juga ditiadakan.

“ Nanti didampingi oleh BPBD lansung. Biaya untuk pengurus Pokmas sudah dimasukkan dalam RAB sebesar Rp 500 ribu termasuk biaya administrasi. Jadi tidak ada lagi pemotongan-pemotongan seperti sebelumnya mencuat,” terang Aswan. (san/slm)