Partai Aceh Ajukan Gugatan PHPU untuk DPRA Dapil 4

Kuasa hukum Partai Aceh, Fadjri SH, Hermanto SH dan Murtadha SH,

BANDA ACEH (RA) – Muzakir Manaf selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Aceh dan Kamaruddin Abubakar Sekjen DPA-PA melalui kuasa hukum, Fadjri SH, Hermanto SH dan Murtadha SH, telah resmi mengajukan gugatan PHPU untuk DPRA Dapil 4 sebagai Pemohon.

Kuasa hukum Partai Aceh, Fadjri SH menyampaikan secara resmi permohonan sudah didaftarkan dan telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 05-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada hari kamis, tertanggal 23 Mei 2019, Pukul 10.03 Wib.

Lebih lanjut, berkas permohonan dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu 3×24 jam sejak ditetapkan secara nasional terhitung pukul 1 dini hari tanggal 21 Mei 2019-23 Mei pukul 12.00, satu hari lebih awal dari yang ditetapkan.

Lebih lanjut, dari gedung Mahkamah Konstitusi RI, Fadjri SH menyampaikan bahwa Permohonan ini ditujukan kepada KPU RI sebagai Termohon yang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemililihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/209 Ttg Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 207/PL.01.7-BA/II/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum 2019 yang telah menetapkan perolehan suara Partai PDI Perjuangan 12.702 dan Partai Aceh 12.691 atau selisih sebelas suara sebagai perolehan kursi ke enam DPRA Dapil 4 Aceh Tengah-Bener Meriah.

Fadjri SH, menilai bahwa Pemilu yang berjalan di Aceh Tengah tidak terlepas dari adanya praktek kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana yg terjadi di Kecamatan Linge, Desa Owak, dimana jumlah surat suara berbeda dengan jumlah yg hadir sebagai pemilih dan telah direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang melalui Rekomendasi Panwascam Nomor 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 pada TPS 01/26 dan 02/27, namun PPK Kecamatan Linge tidak mengindahkan rekomendasi tersebut sampai tingkat diatasnya.

Disisi lain Fadjri SH, juga menyampaikan adanya temuan penggelembungan suara secara signifikan dibeberapa TPS yang kemudian dijadikan dasar untuk pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. (ra)