KADIN ACEH “Akhirnya Jadi Jua Muprov”

Banda Aceh (RA)- Enam bulan Kadin Aceh terlunta – lunta menunggu restu dari Kadin Pusat untuk melaksanakan Muprov.

Banyak pihak masyarakat pelaku ekonomi Aceh mempertanyakan, bagaimana kelanjutan nasib kesepakatan Kadin Pusat dengan Kadin Aceh dan akhirnya kebuntuan itu mencair, restu datang jua.
Jadi, kelanjutan kesepakatan pembicaraan kedua belah pihak adalah membangun kemaslahatan pelaku ekonomi Indonesia umumnya dan khususnya daerah Aceh.

Tantangan Pengurus bahwa nanti berkelindannya persoalan pelaku ekonomi daerah ini yang menonjol dengan berkeliarannya pelaku ekonomi Harlep, sehingga seandainya nanti pemerintah daerah tidak hati-hati dengan hadirnya pelaku ekonomi Harlep itu, bisa-bisa daerah ini akan hilang pelaku ekonomi yang bisa di andalkan untuk dijadikan Aset daerah.

Bukankah Pelaku ekonomi (kadin) didaerah ini penyumbang pajak yang besar dan penyerapan lapangan kerja ?
Kalau terus dibiarkan berlayar tanpa arah bukan tidak mungkin nanti mereka akan tutup usahanya karena tidak mungkin lagi untuk berusaha.

Rusaknya kohesi sosial ini menjadi salah satu tantangan program kerja pengurus Kadin Aceh mendatang.

Membangun sumber daya manusia berarti memastikan masyarakat Kadin Aceh yang melek Hukum, Santun, Berkarakter.

Suatu persyaratan untuk bisa membangun manusia Kadin Aceh yang berilmu, berteknologi sekaligus berbudaya, adalah modal besar untuk masa depan Kadin Aceh.

*Perlindungan Hukum*

Belajar dari kegagalan membangun sumber daya manusia berarti memastikan masyarakat Kadin Aceh yang melek Hukum.

Sudah saatnya Kadin Aceh memperkuat bidang Hukum untuk memayungi masyarakat itu sendiri.
Pembangunan bidang Hukum masa lalu dan merefleksikan dalam bidang apapun, termasuk pembangunan sumber daya manusia tidak akan berhasil tanpa disertai pembangunan Hukum.

Kegagalan menciptakan pelaku ekonomi yang handal didaerah ini disebabkan kegagalan melindungi pelaku ekonomi atau Kadin Aceh. Karena program di buat tanpa partisipasi masyarakat.

Tuntungan perlindungan Hukum hari ini adalah akses keadilan bagi masyarakat (terutama kelompok marjinal). Terdapat setidaknya indikator yang relevan bagi Kadin Aceh untuk mewujudkan akses keadilan, tersedianya hukum yang baik, yang mengakomodasi realitas dan pengalaman mayarakat pelaku ekonomi, leterai (melek hukum) agar masyarakat Kadin Aceh mengerti bahwa hak-hak dasarnya dijamin hukum, dan legalitas untuk mengakses bantuan hukum, terutama bagi masyarakat ketika hak nya terlanggar.

*MEMBANGUN MASYARAKAT KADIN ACEH*

Diwujudkannya akses keadilan adalah persyaratan melakukan sumber daya manusia.
Disini penting untuk merumuskan manusia apakah yang diingin dan dihasilkan Kadin Aceh?
Pepatah yang menganjurkan untuk belajar-belajarlah sampai ke negeri China.
Ekonomi China menguasai dunia karena berhasil membangun kwalitas sumber daya manusia.

Visi Kadin Aceh sudah saatnya membangun manusia yang berkarakter dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan mengubah secara mendasar konsep pendidikan.

Intelektualitas dianggap bukan satu-satu nya faktor penting menuju sukses, melainkan juga kemampuan bekerja sama dalam tim, memotivasi diri sendiri, kemampuan mengatasi keadaan darurat dan cara berpikir.

Sudah saatnya pendidikan di Aceh untuk mereformasi sistem pendidikan agar mampu menghasilkan manusia yang berkarakter.
Mengingat demografi masyarakat Kadin Aceh di dominasi usia produktif yang harus mampu berkerja sama dan berbela rasa, berintegritas, dan perkeadaban yang pada prinsipnya akan jadi landasan kokoh atau meningkatkan intelektualitas.

*PERAN KADIN ACEH*

Peran Kadin Aceh sangat dinantikan untuk kemajuan pelaku ekonomi di daerah ini.
Masih banyak masyarakat Kadin itu sendiri belum berpikir tentang pentingnya menghasilkan komoditas yang berkwalitas agar bisa mendapatkan masyarakat Kadin Aceh yang pengelola sumber daya hutan, kebun, perajin, tambang, pertanian, perikanan dan usaha mikro.

*MUPROV VI KADIN ACEH*

Di daerah manapun, setiap di selenggarakan muprov Kadin selalu muncul bergesekan kepentingan.
Di era sekarang ini terlebih jika pemilihan diikuti oleh lima calon ketua Kadin Aceh, tentu kapasitas untuk menilai seberapa jauh pengaruh kekuatan tangan-tangan luar ikut interpensi dalam setiap pemilihan ketua dan pengurus yang diperebutkan ?
Mengingat Kadin Aceh sebuah organisasi profesi pengusaha yang jika benar-benar diberdayakan sangat menjanjikan baik sebagai organisasi profit maupun politik, sudah sepantasnya kedepan pimpinan daerah ini/Gubernur bisa di pimpin oleh pelaku ekonomi dari Kadin.
Mengingat bukankah daerah Aceh alamnya penuh dengan komuditi yang menjajikan untuk kemakmuran masyarakat Aceh?

Sudah saatnya pemerintah Aceh membangun segala bidang dengan menciptakan sumber dana abadi?!
Penggarapan sisi potensi ekonomi laut, perternakan, pertanian, perkebunan rakyat, pertambangan industri, dan lain lain yang masih belum maksimal dan hanya sekilas lip service.

Siapapun nanti ketua Kadin Aceh yang terpilih sudah selayaknya Kadin Aceh melakukan MOU antar Gubernur, Universitas, Bupati, Walikota dan Perbankan untuk membuat peta ekonomi seluruh wilayah perkecamatan di Aceh.

Ketua Kadin aceh 2019-2024.
Calon ketua Kadin Aceh 2019-2024 masing-masing :

1. Azwan Amin
2. Makmur Budiman
3. Nora Indah Nita
4. Nahrawi
5. Said Isa

Walaupun akhirnya kandidat calon Ketua Kadin Aceh yang mengembalikan formulir hanya satu-satunya Makmur Budiman.
Ketua Kadin Aceh terpilih pada periode 2019-2024 hendaknya fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan hak hukum (PERLINDUNGAN BERUSAHA) dan ditepati agar menghasilkan masyarakat Kadin Aceh yang aktif berdaya saing secara nasional umumnya dan khususnya ditingkat Aceh ini.
Isu penting mencerdaskan masyarakat Kadin Aceh saat ini maupun yang akan datang adalah bonus demografi.

Bonus demografi secara umum menyebabkan investasi kebebasan lebih besar bagi perempuan untuk memasuki menjadi pelaku bisnis, sehingga memberikan imbalan yang besar terhadapat ekonomi nasional.

Seruput secangkir kopi merajut di pagi hari sambil nyinyir mengharap esok masih adakah cahaya matahari menyinari?

Selamat Muprov Kadin Aceh

Alwin Abdullah
Ketua Gapensi Aceh, 1992-1995