Ini Pendapat Pakar Hukum Soal Stempel Gubernur di LKPJ Bupati Pidie

LANTIK : Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyematkan tanda jabatan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pidie terpilih periode 2017-2022, Roni Ahmad (Abusyik) dan Fadhlullah TM Daud, dalam Paripurna DPRK Pidie, Senin (17/7/2017). FOTO FOR RAKYAT ACEH

SIGLI (RA) – Praktisi Hukum, Muharramsyah MH, pada Rakyat Aceh, mengatakan jika ada stempel basah Gubernur Aceh di jajaran Pemkab Pidie, itu adalah bodong atau palsu. Kejadian ini juga menunjukkan selama ini berarti ada ‘permainan’ dalam jajaran Pemkab Pidie, dan ini harus diusut.

“Stempel itu harus dianggap palsu, karena seharusnya stempel Gubernur ya di kantor Gubernur atau Pemerintahan Aceh, bukan di Pidie. Dan kejadian ini menandakan ada yang bermain selam ini di Pidie dengan stempel tersebut. Bisa juga stempel tersebut telah ada di masa sekarang atau masa lalu,” jelasnya.

Secara hukum ini adalah tindak pidana karena stempel palsu gubernur ada di Pidie, tentu ada oknum yang melakukan itu, ini yang harus dicari tahu siapa oknum tersebut. Jika ini sudah lama beredar di Pidie, semua bisa terjadi permainan di jajaran Pemkab Pidie.

“Jika ditanya, apakah proyek APBA yang berda di Pidie dapat dimainkan dengan stempel tersebut?, semua bisa terjadi, tidak hanya proyek, bahkan lain-lain. Semua dapat terjadi, makanya perlu diusut. Namun apakah akan diusut, itu tergantung pimpinan daerah yang berwenang,” Ungkap mantan Pengacara Pemkab Pidie tersebut pada Rakyat Aceh.

Sebelumnya, Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018, berakhir dengan ketegangan. Dimana salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, melakukan intrupsi atas laporan yang dipaparkan oleh Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, di kantor Dewan Pidie, Kota Sigli.

Pasalnya dalam laporan pidato Bupati tersebut, berstempel basah milih Gubernur Aceh, hal ini membuat semua peserta sidang terkejut dan sidang langsung dihentikan, sementara itu Wabup Pidie, meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi dengan laporan tersebut, Kamis (20/6).