Polemik Regulasi Pencalonan Pemilu 2019

Oleh : Liza Noviani*

PERKEMBANGAN regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu di era reformasi telah memunculkan implikasi luas bagi perkembangan Pemilu di Indonesia. Hal ini sebagai jalan untuk menuju demokrasi substansial. Regulasi Pemilu merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Di Indonesia, regulasi pemilu diatur dalam suatu Undang-Undang dan teknis pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan turunan dari Undang-Undang tersebut.

Menurut (International IDEA, 2012), kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami dan terbuka, serta harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.

Kriteria inilah yang semestinya dijadikan panduan dalam membuat undang-undang sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Disamping beberapa kriteria yang disampaikan IDEA tersebut, dalam penyusunan kebijakan publik juga harus melibatkan partisipasi publik, transparan dan akuntabel serta harus koheren dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, dan lain sebagainya.

Namun beberapa kriteria IDEA tentang kerangka penyusunan hukum pemilu tersebut masih jauh dari taraf ideal dalam pelaksanaannya di Indonesia. Hal ini terlihat dari sering bergantinya undang-undang pemilu di setiap penyelenggaraan pemilu, tidak konsistennya pengaturan antar satu undang-undang pemilu dengan undang-undang pemilu lain, sulitnya untuk melakukan penegakkan hukum menyangkut ketaatan peserta pemilu atas ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penindakan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Sejak dari era reformasi sampai dengan saat ini, Undang Undang Pemilu selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan sebagai hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Hal ini menandakan lemahnya regulasi di Indonesia. Kelemahan regulasi menyebabkan munculnya sejumlah  penafsiran berbeda dalam pelaksanaannya.

Tahun 2018 dan 2019 dikenal sebagai tahun politik. Ini karena pada 2018, Indonesia telah menggelar 171 pilkada secara langsung berlanjut ke 2019 dengan pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif dan presiden secara serentak. Pemilihan serentak ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia dalam sepanjang perhelatan demokrasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden Tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak.

Artinya bahwa semua ketentuan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 telah diatur dalam UU tersebut, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijabarkan ke dalam PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 249 ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.

Sejak diundangkannya PKPU pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota  ke publik, kontroversi dan polemik pun mulai bermunculan di kalangan sejumlah para politisi dan mantan terpidana korupsi yang ingin berkompetisi pada ajang kontestasi pemilu 2019.

Hal ini akibat dari Pasal 4 ayat (3) PKPU No.20/2018 yang memuat tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi, mantan terpidana bandar narkoba, dan mantan terpidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk ikut berkompetisi sebagai bakal calon legislatif pada Pemilu 2019.

Pasal tersebut dianggap telah bertentangan dengan norma-norma yang terdapat pada UU No.7 Tahun 2017, dimana dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU No.7 Tahun 2017 disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon legislatif adalah “tidak pernah pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pasal ini membuktikan bahwa norma tersebut tidak membatasi atau tidak menghilangkan hak politik seseorang yang pernah dijatuhi pidana.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat sekitar 13 orang mantan terpidana korupsi mengadu ke MA untuk dilakukan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (3) PKPU No.20 Tahun 2018.

Hasil putusan MA setelah dilakukan uji materi terhadap pasal tersebut adalah bahwa larangan mantan tepidana korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU pemilu.

Menurut Suhadi (juru bicara MA), dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai bacaleg dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang salah satu pasalnya yakni Pasal 240 ayat (1) huruf (g) bahwa wajib mengumumkan ke publik.”

Sebagai penjabaran dari UU No.7 Tahun 2017, Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 yang melarang salah satu mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai caleg dibuat oleh KPU dengan menafsirkan kata ‘terbuka’ dan ‘demokratis’ yang tercantum pada Pasal 241 UU No.7 Tahun 2017 bahwa partai peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon legislatif yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai peraturan internal.

Oleh karena Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU No.7 Tahun 2017, maka PKPU No.20 Tahun 2018 dicabut dan dirubah menjadi PKPU No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (3) PKPU No.31 Tahun 2018 dan Lampiran Model B.3 DRP/DRPD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Pakta Integritas) yaitu penghapusan frase mantan terpidana korupsi sehingga mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019 serta menyisipkan 2 pasal diantara Pasal 45 dan Pasal 46 yakni Pasal 45A dan Pasal 45B.

Disamping adanya kontroversi terhadap PKPU No.20 Tahun 2018 yang dianggap telah bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017, masih terkait tahapan pencalonan, yakni polemik yang terjadi terhadap pengajuan kuota caleg 120% di Provinsi Aceh pada Pemilu 2019.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dimana dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya merujuk pada UU Pemilu tetapi juga pada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No.3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum DPRA dan DPR Kabupaten/Kota sebagai peraturan kekhususan Aceh.

Terkait hal tersebut, pada Pemilu 2019 ini terjadi perbedaan dalam penerapan syarat pengajuan kuota caleg antara partai politik nasional dengan partai politik lokal dimana partai politik nasional hanya boleh mengajukan kuota caleg sebanyak 100% dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan sedangkan partai politik lokal boleh mengajukan kuota calegnya sebanyak 120% dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.

Menurut KPU, partai politik nasional tetap merujuk pada UU No.7 Tahun 2017 sedangkan partai politik lokal merujuk pada UU No.11 Tahun 2006 (UUPA) tentang Pemerintahan Aceh dan juga Qanun No.3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum DPRA dan DPRd Kabupaten/Kota sebagai peraturan kekhususan Aceh.

Hal tersebut banyak menimbulkan kontroversi di sejumlah kalangan politisi partai politik nasional.

Pasalnya pada Pemilu 2014, penerapan kuota caleg 120% tidak hanya berlaku untuk partai politik lokal tetapi juga untuk partai politik nasional.

Sama halnya dengan Pemilu 2019, dasar hukum/regulasi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 yakni UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana hanya diatur pengajuan kuota daftar caleg maksimal 100 % dari jumlah kursi setiap daerah pemilihan.

Namun karena kekhususan Aceh, dimana selain UU Pemilu, UUPA dan Qanun juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pemilu, maka atas kesepakatan antara DPRA, Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri dan KIP Aceh, KPU Pusat menyetujui pengajuan kuota caleg 120% pada Pemilu 2014 untuk Aceh, dan ketentuan ini berlaku untuk partai politik nasional dan partai politik lokal di Aceh.

Sementara pada Pemilu 2019, penerapan kuota caleg 120% hanya diberlakukan bagi partai politik lokal saja sedangkan partai politik nasional tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 244 UU No.7 Tahun 2017 tentang pengajuan kuota daftar caleg maksimal 100 % dari jumlah kursi setiap daerah pemilihan.

*Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
Universitas Sumatera Utara (USU)