Dugaan Penyimpangan Proyek KJA Sabang 12 Saksi Telah Diperiksa Kejaksaan

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penyitaan sejumlah barang bukti terkait proyek keramba jaring apung (KJA) di Sabang, Kamis (4/7). FOR RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA) – Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terus melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan pada proyek keramba jaring apung(KJA) kementerian kelautan dan perikanan RI th 2017 di Sabang.

Kamis (4/7), penyidik Kejati Aceh memeriksa enam orang yang diduga mengetahui kasus tersebut. Dengan pemeriksaan ini telah 12 orang yang diperiksa penyidik.

Mereka yang diperiksa yakni, Pokja dari KKP dua orang, Moh Muhaimin dan Navy Novy Jefrry Watupongoh, Tim teknis dr KKP ada dua orang, Kristian Maikal dan Dadityo Budi, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) M Yana Aditya dan juga Dirut Keuangan Perinus, Henda Tri Retnadi,

Ke enam orang tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pekerjaan proyek keramba jaring apung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2017 di Kota Sabang.

Sebelumnya pada Senin (1/7), Kejati Aceh juga telah memeriksa Direktur Perbenihan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Coco Kokarkin Soetrisno dan mantan direktur utama (Dirut) PT Perikanan Nusantara (Persero) Dendi Anggi Gumilang.

Sehari kemudian penyidik juga telah meminta keterangan dari empat orang
orang terkait proyek (KJA).

Keempat orang diperiksa tersebut yakni, KPA Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si, Bendahara Pengeluaran Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Kemudian Nurlaela, S.E, Anggota Tim Pelaksana Pengadaan Percontohan Budidaya Laut Lepas Pantai pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Muaz, dan Karyawan PT. Surveyor Indonesia.

Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pekerjaan proyek keramba jaring apung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2017 di Kota Sabang.

Kasipenkum Kejati Aceh, Munawal dalam keterangannya menjelaskan, berdasarkana dokumen DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Pakan dan Obat Ikan Tahun anggaran 2017 terdapat kegiatan pengadaan budidaya lepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar)

Bahwa terdapat indikasi melanggar hukum pada pekerjaan paket pengadaan percontohan budidaya ikan lepas pantai (KJA offshore) di Kota Sabang yang dimenangkan oleh PT Perikanan nusantara dengan nilai kontrak Rp. 45.585.100.000 (empat puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) yg bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan obat ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Ta 2017. (ril/bai/min)