Soal Jatah Menteri, Ma’ruf Amin: Masih Dihitung Pembagiannya

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7). (Gunawan/JawaPos.com)

JAKARTA (RA) – Usai Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai Presiden serta Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembahasan jatah kursi menteri di kubu pemenang kian menghangat. Misalnya saja PKB mengusulkan 10 menteri. Sementara Nasdem mengajukan 11 kadernya.

Menanggapi hal tersebut, Ma’ruf Amin memastikan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi bersama Presiden Jokowi mengenai porsi dan posisi di kabinet. Hal ini karena masih menghitung pembagian jatah menteri. Pasalnya, partai koalisi perlu disesuaikan jumlah menterinya.

“Ada sekian partai koalisi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf tentu jumlahnya disesuaikan. Masing-masing parpol berapa kursi, apalagi orangnya (calon menteri) kan belum dibahas,” ujar Ma’ruf Amin usai bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7).

Terpisah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, dirinya telah mendapatkan informasi dari Presiden Jokowi pembahasan menteri akan dilakukan pada pertengahan Juli ini.

“Beberapa waktu lalu baru mau dibahas pertengahan Juli, tapi kapan benernya ya nanti kita lihat,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin.

Lebih lanjut Cak Imin mengatakan, PKB juga akan menyodorkan nama-nama menteri kepada Presiden Jokowi. Itu terdiri dari ‎kader PKB dan juga dari kalangan profsesional.

“PKB mengusulkan dua sumber. Ada yang kader dan ada yang non kader. Nah dua sumber ini lagi kita godok terus nanti ya kira serahkan ke Kiai maruf dan Pak Jokowi,” ungkap Cak Imin.

Sementara mengenai isu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan masuk ke Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Cak Imin menegaskan, pihaknya tidak takut kursi PKB akan berkurang jatah menterinya. Pasalnya masih ada jabatan-jabatan lembaga tinggi dan juga duta besar.

“Ya kan tempat tidak hanya di menteri kan, misalnya kepala badan setingkat menteri atau bisa duta besar, macam-macam,” pungkasnya. ‎(gwn/Gunawan Wibisono/jawa pos)