Tekan Angka Kemiskinan, Kemensos Targetkan 1 Juta KPM PKH Tergaduasi 2020

JAKARTA (RA) – Pemerintah menargetkan 10 persen dari total Keluarga Penerima Manfaat peserta Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) tergraduasi pada tahun 2020. Dari total jumlah peserta sebanyak 10 juta Keluarga, ditargetkan 1 juta keluarga akan terentaskan.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan penetapan target itu seiring dengan tekad Presiden Jokowi untuk terus menekan angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, berbagai upaya akan dilakukan kemensos guna memenuhi target tersebut seperti peningkatakan kapasitas dan mutu pendamping PKH.

“Peningkatan kualitas SDM PKH sudah menjadi keniscayaan untuk bisa membimbing KPM PKH agar semakin banyak yang tergraduasi,” kata Mensos di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2019. Angka kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 9,41% atau turun 0,41% poin dari Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%).

Mensos menambahkan salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM PKH adalah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menimba ilmu di luar negeri seperti yang telah dilakukan pemeritah beberapa waktu lalu. “Salah satu upaya kita untuk meningkatkan kemampuan SDM PKH adalah seperti kemarin kita memberangkatkan 10 SDM PKH ke Philipina,” tambah Mensos.

Selain mendorong peningkatan jumlah KPM PKH yang tergraduasi, Kemensos juga terus meningkatkan bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai dan bansos beras sejahtera. Menurut Mensos BPNT ini dapat meringankan beban belanja pangan hingga 20-25 persen belanja pangan keluarga. Satu keluarga mendapat beras sekitar 10 liter untuk kebutuhan makan dalam satu pekan. Dengan begitu, rata-rata per bulan pada kisaran Rp 7.000 per keluarga dan tahun 2020 mendatang ditingkatkan menjadi Rp 10.000 per bulan. Dengan bantuan yang diterima, diharapkan keluarga penerima manfaat dapat mengonsumsi beras dari BPNT lebih lama lagi, bisa menjadi 10 hari hingga dua pekan per keluarga.

“Kementerian Sosial sedang memperjuangkan agar indeks BPNT tahun depan akan ditingkatkan ke angka Rp 10.000 sehingga bantuan beras dapat dinikmati hingga 10 hari atau selama dua minggu,” ujar Agus Gumiwang.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan untuk meningkatkan kapasitas SDM PKH kemensos juga meningkatkan kualitas modul Family Development Session (FDS). “FDS (Family Development Seassions-red) sebagai instrumen strategis sehingga PKH harus diposisikan menjadi backbone Program Nasional, karena PKH semakin lama semakin berkembang” ujar Harry Hikmat.

Modul yang harus dikuasai SDM PKH antara lain pertama modul pendidikan dan pengasuhan anak yaitu menjadi Orangtua yang lebih baik ditujukan  untuk  meningkatkan  pemahaman orangtua tentang menerapkan pola asuh yang  baik serta pentingnya pendidikan untuk kesuksesan anak di masa mendatang.

Kedua modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ditujukan untuk memberikan pengetahuan dasar dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta merencanakan usaha Ketiga, modul kesehatan dan gizi ditujukkan untuk memahami perilaku-perilaku sehat dan gizi bagi ibu dan anak, khususnya dalam masa penting 1000 hari, mulai dari ibu hamil, sampai anaknya berusia 24 bulan.

Sedangkan modul keempat dan kelima yaitu modul perlindungan anak ditujukkan untuk memahami upaya perlindungan anak dari perlakuan salah dan kekerasan serta eksloitasi dan penelantaran pada anak dan modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lanjut usia ditujukkan agar merubah cara pandang semua pihak terhadap disabilitas dan memberikan pengetahuan praktis terhadap lanjut usia.

Disamping melakukan kebijakan secara internal, Kemensos dikatakan Harry juga melakukan kersama dengan kementerian perindustrian untuk memberikan pelatihan kepada KPM PKH agar bisa berwirausaha seperti pemberian pelatihan pengelasan dan pengolahan kerajinan bambu serta makanan.

“Mensos sudah melakukan MoU dengan Menperin agar KPM PKH mendapatkan pelatihan keterampilan,” tambah Harry.

Lebih lanjut Harry menjelaskan sebagai wujud implementasi MoU tersebut kemenperin telah melakukan pelatihan di sejumlah daerah seperti di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan kabupaten Magelang beberawa waktu lalu. (ra)