Proyeksi Pimpinan DPRA Baru

BANDA ACEH (RA) – Tak lama lagi kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024 akan segera menempati jabatannya. Para pimpinan yang baru itu akan menjadi lokomotif arah tujuan Aceh kedepan, apakah melaju ke arah yang semakin baik atau justru mengarah ke jurang kegelapan.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, kewenangan parlemen yang dimiliki oleh DPRA lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan parlemen tingkat provinsi lain di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Parameter Institute, Iqbal Ahmady, Jum’at (19/7). Pimpinan DPRA mempunyai fungsi serta nilai lebih bagi marwah, citra dan kewibawaan institusi legislatif masyarakat Aceh.

“Mereka memikul ‘tugas tambahan’ dan akan menjadi pusat perhatian publik. Maka besar harapan segenap masyarakat Aceh untuk mempunyai pimpinan parlemen sebagai masinis pengarah kewenangan legislatif, anggaran dan pengawasan ditempati oleh personal yang tepat serta layak,” sebutnya.

Dijelaskannya, porsi pimpinan DPRA terdiri dari empat jabatan, satu ketua dengan tiga wakil ketua. Melihat dari komposisi pemenang Pemilu Legislatif Aceh tahun 2019, dipastikan Partai Aceh sebagai pemenang pemilu berhak atas kursi Ketua DPRA. Untuk posisi Wakil Ketua DPRA menjadi milik Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Parameter Institute dalam beberapa waktu terakhir, menyusun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh parlemen Aceh selama lima tahun yang lalu. Kemudian menimbangnya dengan para dewan yang baru terpilih di pemilu 2019, didapatlah kesimpulan yang menjadi saran dan catatan penting. Parameter Institute mempunyai proyeksi untuk menakar peluang komposisi Pimpinan DPRA Periode tahun 2019-2024.

Iqbal menerangkan bahwa tujuan dari proyeksi ini adalah sebagai filter pertama menyaring kandidat yang mempunyai kompetensi, kapasitas, memenuhi unsur kelayakan serta kepantasan.

“Filter tersebut penting dikarenakan pimpinan DPRA mempunyai tugas tambahan yaitu menjadi promotor utama bagi lahirnya Qanun yang menjawab kebutuhan masyarakat dan mengeluarkan kebijakan penggunaan anggaran yang benar-benar pro kepentingan rakyat,” ujar Iqbal.

Variabel yang digunakan untuk mengukur adalah: Pertama, kandidat dan visi yang baru. Parameter Institute menilai para petahana kurang berhasil (atau gagal) memenuhi ekspektasi publik. Kualitas dan quantitas produk Qanun yang lahir masih jauh dari harapan, lambannya responsibility terhadap permasalahan dan sering terjadinya kontroversi negatif yang muncul dari dalam parlemen. Menjadi tolak ukur jika banyak masalah dimasa lalu dan butuh perubahan.

Kedua, hubungan dan posisi tawar kandidat dalam internal partai politik. Dukungan dari ketua serta elit partai menjadi modal besar untuk memuluskan langkah ke kursi pimpinan dewan. Ketiga, dukungan dari kalangan eksternal partai seperti kelompok masyarakat, kelompok keagamaan, kelompok ekonomi/usahawan, civil society dan lainnya.

Keempat, faktor personal kandidat. Para Pimpinan DPRA harus memiliki kemampuan politik kebijakan yang mumpuni, kemampuan manajerial, kompetensi bagus, mempunyai komunikasi politik yang bisa mewakili wajah parlemen dan yang paling penting adalah terpilihnya personal yang memahami UUPA No 11 Tahun 2006 serta berkomitmen dalam mengimplementasikannya melalui produk Qanun-qanun yang akan membuat Aceh menjadi lebih baik lagi kedepannya. (icm)