Kajari Pidie Jaya, Mukhzan, SH, MH Dana Hibah Pilkada Pijay Terindikasi Korupsi

KETERANGAN PERS : Kajari Pidie Jaya, Mukhzan (tengah) didampingi para Kasinya memberikan keterangan pers terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati Pidie Jaya 2018, Rp 18 Miliar, Senin (22/7). (ikhsan/rakyat aceh)

Quote
“Dalam penyidikan nanti kita akan mencari siapa-siapa yang bertanggung jawab. Dukung kami untuk secepatnya menemukan siapa pelaku dari peristiwa tindak pidana korupsi ini”

MEUREUDU ( RA) – Dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, yang diterima penyelenggara pemilu setempat sebesar Rp 18 miliar, terindikasi korupsi.

Kajari Pidie Jaya, Mukhzan, SH, MH kepada Rakyat Aceh, Senin (22/7) mengatakan, dia telah mengeluarkan Sprindik nomor : 03/L.1.31/Fd.1/06/2019 tanggal 22 Juli 2019, setelah dilakukan penyelidikan selama sebulan.

Dikatakan Mukhzan, dari Rp21 miliar dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2018 lalu, sebesar Rp 18 miliar lebih digunakan KIP Pidie Jaya terindikasi tindak pidana korupsi. Sebesar Rp 2,8 miliar dana hibah tersebut dikembalikan ke Pemkab karena tidak digunakan KIP setempat.

“Setelah dilakukan penyelidikan selama 30 hari, Kejari Pidie Jaya meningkatkan status dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah Pilkada Pidie Jaya tahun anggaran 2017-2018 sebesar Rp18 miliar lebih ke penyidikan, terhitung hari ini (kemarin) 22 Juli 2019,” kata Mukhzan saat peringatan HUT Hari Bhakti Adhyaksi ke 59 kemarin.

Dijelaskannya, dana hibah Pilkada digunakan KIP Pidie Jaya sebesar Rp18 miliar lebih dari jumlah total dihibahkan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejari Pidie Jaya selama 30 hari lebih usai diterbitkannya surat perintah penyelidikan nomor:01/L.1.31/Fd.1/06/2019 tanggal 14 Juni 2019.

Hasil penyelidikan tersebut ungkap Mukhzan terindikasi adanyan dugaan awal penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara. Atas dasar dugaan adanya peristiwa pidana itulah ditingkatan ke penyidikan. Dalam penyidikan nanti akan dicari siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab.

“Dalam penyidikan nanti kita akan mencari siapa-siapa yang bertanggung jawab. Dukung kami untuk secepatnya menemukan siapa pelaku dari peristiwa tindak pidana korupsi ini,” serunya Mukhzan.

Modus tindak pidana korupsi dilakukan dalam kasus ini dengan cara beberapa item pekerjaan dianggarkan untuk pelaksanaan Pilkada ada yang fiktif, ada kegiatan tidak didukung bukti sah. Inilah indikasi awal yang dianggap Kejari Pidie Jaya adanya peristiwa Pidana korupsi.

Namun dalam hal ini Kajari Pidie Jaya juga belum dapat menjelaskan kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Namun, gambaran kerugian negara dari kasus tersebut telah dimiliki pihaknya.

Kepastian ril berapa besaran kerugian negara dari Rp 18 miliar lebih dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya TA 2017-2018 tersebut, masih menunggu hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Banyangan kerugian negara sudah ada, tapi tidak logis kami sebutkan har ini, karena belum ril. Kami masih harus menunggu hasil perhitungan dari BPKP. Ketika nanti ada perhitungan dari BPK atau BPKP nanti kita umumkan lagi,” ujarnya.

Lebih jauh diterangkan bahwa, sejumlah pejabat di Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penerima hibah dan pejabat berwenang di Pemkab Pidie Jaya sebagai pemberi hibah telah dimintai keteranganya. (san/min).