Kasus Keuchik Meunasah Rayeuk, Nisam NGO HAM Aceh Akan Lakukan Investigasi

Rakyat Aceh

BANDA ACEH (RA) – Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, akan terus mendampingi Keuchik Tgk Munirwan, Kecamatan Nisam, Aceh utara, yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana memproduksi serta mengedarkan secara komersil benih padi jenis IF8 yang belum disertifikasi.

Ia mengatakan akan segera melakukan investigasi terkait bibit IF8 milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), tersebut serta mencari tahu dan menguji kembali, persoalan bibit IF8 itu.

Menurutnya, dalam tindakan pidana ada yang dirugikan, apakah itu merugikan negara atau kasus korupsi.

“Merugikan negara tidak, korupsi tidak, petani juga tidak ada korban dari hasil panen yang mengunakan bibit IF8 tersebut, seharusnya polisi dapat melihat secara jeli, yang edarkan pemerintah pertama melalui Kepala Dinas Pertanian, kan mereka yang harus ditangkap sebenarnya,“ kata Zulfikar, di Gedung Serba Guna DPRA, Rabu (24/7).

Direktur NGO Ham Aceh tersebut menjelaskan, PT Bumades, anak dari BUMG memproduksi bibit padi IF8, kemudian PT Bumades ini mengunakan uang BUMG untuk membeli bibit padi dan mensortir, untuk dijualkan.

sampai hari ini BUMG itu sudah meraih keuntungan ratusan juta rupiah, anehnya, menurut Zulfikar, logika hukum yang di bangun seakan ini menguntungkan pribadi padahal bukan, karena ini yang diuntungkan pemerintahan desanya dan ini dibenarkan secara undang-undang.

“Jadi seharusnya pemerintah, saat muncul pada pelarangan, ini maunya disosialisasikan, maksud label bukanlah lebel di badan bibit, bukan disertifikasi, boleh diluncurkan dan ditribusikan, ada prasyaratnya harus dibantu dan fasilitasi oleh dinas, bukan dilaporkan,” tuturnya.

Sambungnya, soalnya masyarakat tidak mau lagi menerima bibit dari pemerintah, itu urusan pemerintah, yang dikejar masyarakat kan hasil panen. “Kalau dia menolak, seharusnya jangan bibit yang berkembang di masyarakat yang dikriminalisasi. Inikan cara berpikir yang keliru,“ tegasnya.

Nantinya, ia kan melakukan investigasi dimana sebelum terbitnya bibit IF8, bibit apa yang diprodusi masyarakat dan berapa harganya serta siapa yang kendalikan. kemudian setelah keluar IF8 siapa yang dirugikan.

Sementara itu Komisi II DPRA Nurzahri menyesali sikap Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh saat di panggil DPRA, dengan alasan melihat banjir, padahal, sambungnya, jika cuma melihat banjir bisa dibawahnnya saja.

“Karena permasalahan ini besar, menurut informasi beliau, ini intruksi dari menteri, berarti isunya nasional. Tentunya beliau memberi perhatian lebih mencari solusi jangan lari dari tanggungjawab,” kata Nurzahri.

Ia juga mengungkapkan sudah menyurati Kapolda Aceh dan pemerintah Aceh dengan harapan laporannya agar bisa di cabut. “Kita lagi telaah suratnya, yang pasti permohonan untuk pihak Polda dan pemerintah Aceh untuk dihentikan kasus ini,” sebutnya. (mag-82/bai)