Polisi Tangguhkan Penahanan Tgk Munirwan

Dir Reskrimsus Polda Aceh, T Saladin (baju orenye) dan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono SIK MSi, dan Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, A Hanan, saat jumpa pers di Mapolda Aceh, Jumat (26/7). IST/FOR RAKYATACEH

BANDA ACEH (RA) – Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol T Saladin, menyatakan telah mengeluarkan surat penangguhan penahanan terhadap Tgk Munirwan, Direktur PT Bumades Nisami Indonesia.

Penangguhan itu dilakukan, kata T Saladin, sebagai rasa kemanusiaan, sebab ada keluarga Tgk Munirwan yang akan di peusijuk sebelum menunaikan ibadah haji dan Tgk Munirwan, yang juga menjabat sebagai Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara dapat melaksanakan kewajibannya sebagai aparatur pemerintah.

Kata Saladin, Tgk Munirwan, ditahan karena memperdagangkan benih padi bernama IF8 yang belum memiliki sertifikasi dan berlabel. “Kita menahan Tgk Munirwan karena memproduksi dan memperdagangkan secara komersil benih padi jenis IF8 dan sama sekali tidak mengikuti sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Permentan 12 tahun 2012 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman,” katanya.

Saat didampingi Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono SIK MSi, ia menjelaskan penahanan terhadap Tgk Munirwan dilakukan setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi terhadap perdagangan dan peredaran benih padi IF8 secara komersil.

“Tgk Munirwan ditahan bukan sebagai keuchik dan petani, tetapi sebagai Direktur PT Bumades Nisami Indonesia,” katanya.

Saladin, juga mengatakan surat yang beredar di sejumlah orang, yang disebut sebagai surat pelaporan kepada kepolisian oleh Kadis Distanbun Aceh, bertanggal 28 Juni 2019, bukan surat melaporkan Tgk Munirwan, melainkan surat dengan perihal penyaluran/peredaran benih tanpa lebel disejumlah daerah.

Sementara itu, Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, A Hanan yang hadir pada saat digelar jumpa pers mengatakan pihaknya melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat mengambil langkah-langkah penertiban.

Laporan Dinas Distanbun kepada kepolisian tentang adanya peredaran benih tanpa lebel, juga didasarkan atas laporan pihak Pengawas Benih Tanaman (PBT), yang juga ikut didalami oleh Tim Pengawasan Benih dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan ke Kabupaten Aceh Utara.

Hanan menerangkan jika pihak dinas sudah pernah mengingatkan Munirwan sebelumnya agar mendaftarkan bibitnya kepada Kementerian Pertanian sebelum diperdagangkan.
“Kalau dipakai sendiri. Ya, silakan, tapi belum boleh diperdagangkan, peraturannya mengatakan begitu,” kata Hanan. (bai/min)