Copot Kadis Pengairan Air Aceh

Rakyat Aceh

Quote
“Saya menduga, pekerjaan di Dinas Pengairan Aceh, banyak penumpang gelap”

BANDA ACEH (RA) – Kepala Dinas Pengairan Aceh, Mawardi, dinilai tidak bekerja profesional dan dalam mengelola anggaran 2019.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 senilai Rp124 miliar tidak dapat dilelang karena masih terkendala administrasi yang belum dikeluarkan Kementerian PUPR.

“Ada 38 paket yang masuk dalam anggaran Rp124 miliar, merupakan wilayah kerja pemerintah pusat. Kita sayangkan akan menjadi Silpa tahun 2019,” kata Suprijal Yusuf, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Senin (29/7).

Semestinya, kata Suprijal, Dinas Pengairan sebelum mengajukan anggaran dapat melihat atau meneliti wilayah kerjanya, sehingga tidak asal mengusulkan anggaran, sehingga menjadi persoalan.

Mungkin juga, Suprijal berasumsi ada “penumpang gelap” pada pengajuan pekerjaan, sehingga tidak melalui proses mekanisme semestinya. “Ada alur yang mesti dilalui seperti telaah Bapedda dan TAPA, sehingga anggaran diajukan tidak salah sasaran.

Mungkin juga pengusulan itu tidak melalui proses, sehingga muncul masalah sekarang,” katanya.

Suprijal menilai Kadis Pengairan Aceh terlalu bodoh, jika memang ada pengusulan anggaran dikemudian hari dan tidak dimasukkan dalam APBA. Atau karena desakan tanpa menelaah wilayah kerja langsung memasukkan. “Saya menduga, pekerjaan di Dinas Pengairan Aceh, banyak penumpang gelap,” katanya.

Untuk itu, Suprijal meminta Plt Gubernur Aceh mencopot Mawardi, karena diduga tidak bekerja profesional dan tidak dapat mengelola anggaran dengan baik, meskipun pada tanggal 4 Februari 2019 lalu, telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta.

Surat bernomor: 005-A/209/2019 itu, menyangkut perihal permohonan izin penanganan infrastruktur bidang sumber daya air yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Pusat di Aceh, namun hingga kini surat balasan dari Kementerian PUPR belum diterima.

“Inikan bodoh. Mana ada pekerjaan anggarannya sudah diusulan dan disetujui, tetapi belum tahu wilayah kerja,” kata Suprijal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Aceh, Mawardi, ketika dihubungi nomor tidak aktif, sebagaimana dijawab mesin pesan. (bai/min)