Masyarakat Dukung Lahirnya Qanun Bantuan Hukum Gratis

RDPU Raqan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Pidie Jaya oleh DPRK setempat. Senin (29/7). IKHSAN/RAKYAT ACEH

MEUREUDU (RA) – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan DPRK setempat tengah merampungkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Guna penyempurnaannya, Banleg DPRK Pidie Jaya menjaring masukan dari masyarakat terhadap raqan tersebut.

Masukan dan saran dari masyarakat itu ditampung Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap drat Raqan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dari Pemerintah setempat, Senin (29/7) kemarin.

Dalam RDPU itu, sejumlah tokoh masyarakat sangat mendukung dilahirkan qanun tersebut.

Sebab dengan adanya qanun itu, masyarkat Pidie Jaya yang tak mampu menyewa jasa pengacara ketika bermasalah dengan hukum akan dibantu oleh Pemkab Pidie Jaya. Namun demikian, sejumlah masyarakat juga turut memberikan saran serta koreksi terhadap raqan itu.

“Kami, dan saya pribadi sebagai seorang yang dituakan di masyarakat sangat mendukung lahirnya qanun ini.

Tapi harus diperjelas juga, dalam qanun ini antara fakir miskin dan miskin,Sehingga yang fakir miskin juga mendapat bantuan hukumnya,” kata M Daud, tokoh masyarakat dari Kecamatan Trienggadeng yang hadir dalam RDPU.

Demikian juga halnya disampaikan oleh tokoh masyarakat asal Meurah Dua, Irfan. Sebagai bentuk dukungan terhadap lahirnya qanun itu, menurut dia, sebagai mana diatur dalam pasal 32 Raqan tersebut yang bahwa Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilakukan kepada 30 orang masyarakat yang dibuktikan dengan daftar hadir, perlu di ubah untuk dilakukan disetiap kecamatan.

Alasan kata dia, jika hanya dilakukan kepada 30 orang, banyak warga miskin di delapan kecamatan yang tidak akan mendapatkan penyuluhan hukum. ” Pasal 32 ini menurut saya perlu diubah narasi dan redaksionalnya,” usul Irfan.

Sementara Samsul Bahri asal Kecamatan Ulim mengusulkan penambahan pasal dari raqan yang telah ada itu. Dia mengusulkan untuk dilakukan penambahan pasal tentang praperadilan, karena dalam raqan yang telah ada tersebut, tidak tersebutkan tentang praperadilan.

“Saya mengusulkan, rancagan qanun ini perlu ditambah satu pasal lagi yaitu pasal yang menjelaskan tentang praperadilan yang kemungkinan akan dilakukan oleh masyarakat miskin Pidie Jaya,” imbuhnya.

Ketua Banleg DPRK Pidie Jaya, Juraida menyebutkan, sebelum disahkan menjadi qanun daerah, Banleg berkewajiban untuk menampung masukkan dan usulan secara tertulis dan lisan dari masyarakat. Di RDPU, usulan dan masukan yang diterima adalah secara lisan, yang kemudian akan dibahas lagi.

Dijelaskan, qanun yang diusulkan Pemkab Pidie Jaya itu terdiri dari 60 pasal dan 15 BAB. Standar bantuan hukum yang diberikan juga menyangkut dengan perkara hukum jinayah yang saat ini tengah diberlakukan di Aceh, selain standar permasalahan hukum positif lainnya.

“Kita terima masukan dan usulan dari masyarakat untuk penyempurnaan Raqan bantun hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Pidie Jaya. Dan setelah ini, kami akan laporkan dalam sidang paripurna DPRK untuk disahkan menjadi qanun dan dituangkan dalam lembaran daerah,” sebut Juraida. (san/slm)