Jika Bansos Tidak Dicairkan, YARA Bakal Gugat Pemerintah Aceh

harianrakyataceh.com (RA) –  Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, SH menyatakan akan menggugat Pemerintah Aceh jika dana bantuan sosial (Bansos) telah dialokasikan dalam APBA 2019 tidak bisa dicairkan.

“Kami akan menggugat Pemerintah Aceh jika dana Bansos tidak bisa realisasikan, Banda Aceh, Rabu (31/7/2019).

Menurut Safar, alasan eksekutif tentang kendala tidak bisa dicairkan Bansos karena terkendala dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah adalah alasan yang tidak logis dan mengada-ada.

Safar menjelaskan dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri disebutkan “Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TPAD sebagai di maksud dalam pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dana hibah dalam rancangan KUA dan PPAS”, kemudian pasal 8 di sebutkan: (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

“Qanun APBA sudah di sahkan dan sudah mendapat persetujuan dari Mendagri, Qanun itu peraturan Perundangan di bawah UU dan Peraturan Menteri, tentu saja Qanun tidak boleh melanggar Peraturan Menteri, tetapi ketika Qanun APBA sudah di setujui oleh Kementerian Dalam Negeri berarti untuk urusan legalitas sudah selesai karena jika bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi misalnya UU atau Peraturan Menteri, tentu Kementerian Dalam Negeri tidak akan menyetujui Qanun APBA tahun 2019 jika terjadi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU atau Peraturan Menteri.

“Ketika Qanun APBA telah disahkan dan di setujui oleh Mendagri maka tidak ada alasan jika kemudian ada materi dalam Qanun tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dari Qanun” terang Safar.

Dana Bansos saat ini selalu di identikkan dengan kepentingan pribadi Anggota DPRA, padahal dana Bansos yang di usulakan melalui usulan pokir Dewan ini merupakan kepentingan masyarakat Aceh, oleh karena itu jika dana ini tidak dapat di realisasikan oleh Pemerintah Aceh, kami akan menggugat kerugian masyarakat akibat tidak terealisasi nya dana Bansos tersebut, karena menurut kami jika ada teknis administratif yang tidak terpenuhi dalam penyusunan Qanun APBA ini menjadi tanggung jawab Eksekutif sebagaimana di sebut dalam pasal 9 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 32 tahun 2011”, tegas Safar.

YARA mendukung sikap DPRA yang menolak pembahasan KUA-PPAS, supaya menjadi pembelajaran bagi Eksekutif agar tidak main-main dengan penyusunan APBA, dan mendorong DPRA untuk melaporkan ASN khususnya yang terlibat dalam Tim Angaran Pemerintah Aceh ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk di periksa apakah TAPA dalam membahas Qanun APBA tahun 2019 telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Pemerintah Aceh terus Optimalkan Realisasi APBA 2019

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Bustami selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kepada awak media di Media Center Humas Setda Aceh, Rabu (24/7/2019) menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh terus bekerja optimal merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 secara optimal, termasuk realisasi dana Hibah dan Bansos.

“Jadi, tidak semua alokasi dana hibah dan Bansos yang sebesar Rp 1,857 triliun itu tidak dapat direalisasikan, sebagaimanayang disampaikan oleh banyak pihak belakangan ini tapisedang berproses,” ujar Bustami.

Dalam kesempatan tersebut, Bustami juga menjelaskan, bahwa besaran dana Hibah dan Bansos dalam APBA 2019 bukan Rp2 triliun, seperti diberitakan berbagai media massa belakangan ini, melainkan Rp1,857 triliun.

Dana tersebut, sambung Bustami, dialokasikan dalam DPA 18Satuan Kerja Perangkat Aceh plus BPKA sesuai peruntukan dan karakteristik penerima manfaat.

“Sebagai contoh, program pembangunan 5.969 unit rumah layak huni di Dinas Perkim, yang saat ini telah masuk pada tahap penetapan hasil pemilihan penyedia melalui mekanisme e-katalog, selanjutnya akan masuk pada tahap ikatan kontrak fisik pekerjaan,” kata Bustami.

Untuk diketahui bersama, dana hibah bansos sebesar Rp1,857 triliun itu tersebaran pada Dinas Perkim sebesar Rp970 miliar, Dinas Pendidikan Dayah sekitar Rp481 miliar, Dinas Pengairan Rp128 miliar, Dispora sekitar Rp39 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp17,8 miliar dan Dinas PUPR senilai Rp15 miliar.

“Dari alokasi dana Hibah dan Bansos senilai Rp1,857 triliunitu, sebesar Rp695,3 miliar telah dan sedang dalam proses realisasi, karena sudah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh, seperti pada Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, Dinas Arpus, dan MAA. Sedangkan sisanya sekitar Rp1,2 triliun, akan dilengkapi persyaratan dokumennya dan diusulkan kembali dalam Rencana APBA Perubahan 2019,”sambung Bustami.

Azhari, selaku Kepala Bappeda Aceh yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut menambahkan, penyebab belum diterbitkannya SK Gubernur Aceh tentang dana Hibah dan Bansos untuk kegiatan tertentu pada suatu SKPA, disebabkankarena belum memenuhi syarat.

“Pedoman pemberian dana Hibah dan Bansos diatur dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018, tentang Perubahan Keempat Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBansos yang bersumber dari APBD.” Ujarnya.

“Pemberian Hibah dan Bansos juga diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh nomor 92 tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Pergub nomor 115 tahun 2018 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dari APBA. jika semua syarat telah terpenuhi, maka SK Pergub tentu akan diterbitkan,” kata Azhari.

Azhari merincikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu proposal dari Pengusul kepada Kepala Daerah, evaluasi oleh SKPA, rekomendasi SKPA kepada TAPA, dan Pertimbangan TAPA.

“TAPA tidak dapat mempertimbangkan suatu bantuan Hibah dan Bansos apabila tidak melalui tahapan sebelumnya. Hal ini juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh,” sambung Azhari.

Dalam kesempatan tersebut, Plh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah menegaskan, bahwa seluruh alokasi anggaran kegiatan yang telah disahkan dalam APBA Tahun 2019 akan direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran 2019.

“Pemerintah Aceh bersama perangkatnya terus bekerja sekuat tenaga untuk merealisasikan seluruh alokasi anggaran yang telah dianggarkan dalam APBA tahun 2019, demi memberikanmanfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh,” pungkas Taqwallah. (ra/ril)