harianrakyataceh.com (RA) – Sebagian besar orang yang dikirim ke pusat penahanan massal di wilayah Xinjiang, Tiongkok telah dipulangkan, menurut klaim wakil ketua Xinjiang, Alken Tuniaz.
Direktur Regional Asia Amnesty International Nicholas Bequelin mengatakan, namun klaim itu hanyalah tipuan dan tidak dapat diverifikasi. Tuniaz menolak memberikan jumlah orang yang telah ditahan selama beberapa tahun terakhir.
“Kami belum menerima laporan tentang pembebasan skala besar. Faktanya, keluarga dan teman orang-orang yang ditahan memberi tahu kami bahwa mereka masih belum bisa menghubungi mereka,” ungkap Nicholas.
Para pakar dan aktivis PBB mengatakan setidaknya ada 1 juta etnis Uighur dan anggota kelompok minoritas lainnya yang ditahan di kamp-kamp di provinsi barat yang luas. Beijing menggambarkan kamp-kamp tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi ekstremisme agama dan mengajarkan keterampilan kerja baru.
Di sebuah briefing di Beijing, Tuniaz, yang diminta untuk menjelaskan berapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam fasilitas tersebut, mengatakan jumlahnya dinamis, dan bahwa sebagian besar berhasil mendapatkan pekerjaan.
“Saat ini, sebagian besar orang-orang yang menerima pelatihan telah kembali ke masyarakat, kembali ke rumah,” kata Nicholas, seperti dilansir Guardian.
Tiongkok masih belum mengeluarkan angka terperinci untuk berapa banyak orang yang telah dikirim ke kamp-kamp tersebut dan pihak berwenang membatasi akses bagi penyelidik independen.
Para peneliti telah membuat perkiraan melalui berbagai metode seperti menganalisis dokumen pengadaan pemerintah dan citra satelit dari fasilitas itu. Wartawan asing telah melaporkan akun pribadi beberapa mantan tahanan, dan memotret berbagai fasilitas seperti penjara yang dikelilingi oleh kawat berduri dan menara pengamat.
Meskipun negara-negara barat telah melancarkan kritik keras terhadap kamp-kamp tersebut, Tiongkok masih belum membatalkan program yang dianggap sebagai kesusksesan deradikallisasi di wilayah yang telah dilanda kekerasan etnis secara terus menerus.
Para pejabat telah mengatur kunjungan yang sangat terarah bagi para jurnalis dan diplomat ke beberapa fasilitas, di mana pemerintah mengatakan hak-hak peserta pelatihan dijamin sepenuhnya.
Mereka juga mengatakan bahwa akan lebih sedikit orang yang akan dikirim melalui pusat-pusat itu dari waktu ke waktu. Pemerintah Tiongkok menolak anggapan bahwa mereka telah menyalahgunakan agama dan hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bulan ini menyebut perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang sebagai noda abad ini dan pemerintahan Trump telah mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok atas kebijakan mereka di sana.
“Kami tidak dapat memverifikasi klaim tidak jelas yang dibuat oleh pejabat senior Tiongkok tentang pembebasan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang,” kata jurubicara departemen luar negeri AS.
Pemerintah Tiongkok, imbuh Pompeo, harus memberikan izin tanpa hambatan dan tanpa pengawasan pada Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia ke semua kamp dan semua tahanan. (fay/indopos)
