Kasus Maling Mesin Pabrik Kelapa Sawit PDKS. Hasil Temuan Pansus Dewan Mengendap

Pansus Dewan menemukan mesin pabrik kelapa sawit PDKS yang dirusak di pegunungan Teupah Selatan, Simeulue, Senin (5/8). AHMADI/RAKYAT ACEH

SIMEULUE (RA) – Kasus penjarahan dan pencurian mesin pabrik kelapa sawit milik PDKS, dari hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Gabungan antara Legislatif dan Eksekutif, Selasa (9/7) lalu, hingga saat ini belum ada titik terang dan masih mengendap.

Pansus Gabungan diketuai Ferdinan, Wakil Ketua DPRK Simeulue, menemukan mesin pabrik kelapa sawit PDKS yang berada di pegunungan Teupah Selatan itu, telah dijarah maling dan terbengkalai serta rusak berat. Padahal pembangunan pabrik kelapa sawit itu sejak tahun 2010 dan telah menyerap anggaran sekitar Rp 40 miliar yang bersumber APBK setempat.

?Mengendapnya hasil Pansus tersebut, mendapat reaksi dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Simeulue, menyayangkan lambannya realisasi dari hasil temuan Pansus dewan dan menilai hanya sebagai Pansus penambah memori atau Pansus gaya-gayaan.

“Sangat kita sayangkan hasil temuan pansus tidak ada realisasinya terkait pencurian mesin pabrik kelapa sawit PDKS, itu sama saja Pansus penambah memori saja atau Pansus gaya-gayaan saja, padahal pansusnya sudah lama dan mengendap”, kata Ridwanto Koordinator JKMA Simeulue, kepada Harian Rakyat Aceh, Senin (5/8).

Sementara pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue, mengakui hingga saat ini belum ada laporan maupun pemberitahuan dari pihak Dewan, dari hasil temuan pansusnya dilokasi pembangunan mesin pabrik PDKS, yang telah rusak berat dan telah dijarah maling.

“Belum ada laporan maupun pemberitahuan dari dewan, soal hasil temuan pansusnya, bahwa mesin pabrik kelapa sawit PDKS telah dicuri dan rusak, sehingga Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak bisa mengambil sikap”, kata Bupati Erly Hasim, kepada Harian Rakyat Aceh, Senin (5/8).

Belum ada laporan maupun pemberitahuan resmi untuk tindak lanjut dari hasil Pansus itu, juga dijelaskan Joni Rizal Kapala Bagian (Kabag) Umum Kantor Setdakab Simeulue, yang ditemui Harian Rakyat Aceh, Senin (5/8).

“Belum ada surat resmi yang masuk dari DPRK Simeulue, terkait hasil temuan Pansus soal mesin pabrik kelapa sawit PDKS”, kata Joni Rizal sambil memperlihatkan data diagenda surat masuk dan surat keluar.

Belum ada tindak lanjut hasil temuan Pansus Dewan, 9 Juli 2019 lalu itu dibenarkan Ferdinan Wakil Ketua DPRK Simeulue.

“Hasil temuan Pansus mesin PDKS itu, nanti akan dibawa dan dibahas ke Badan Musyawarah dilembaga dewan setelah kembalinya sebahagian anggota dewan dari Jakarta, saat ini anggota dewan lagi fokus dan konsentrasi terhadap kasus video”, katanya kepada Harian Rakyat Aceh, Senin (5/8).

Sebelumnya sejumlah anggota Pansus dewan dengan menggandeng pihak Bappeda, Inspektorat, BPKD dan Bagian Ekonomi Setdakab Simeulue, menemukan pabrik mesinTandan Buah Sawit (TBS) kebun kelapa sawit PDKS milik Pemerintah Kabupaten Simeulue, telah digasak dan dirusak maling kelas kakap dan profesional.

Pansus Gabungan itu dari pihak Legislatif yang dipimpin Fardinan ketua Pansus, serta sejumlah anggota dewan lainnya, Hamsipar, Nusar Amin, Ihya Ulumuddin, Sardinsyah, Taufik, Sunardi Sihombing serta Amsaruddin. Sedangkan dari pihak Eksekutif yakni, Novikar Setiadi Kepala BPKD, Marlian Kepala Inspektorat. Amran Z kepala Bappeda serta Zaitun Kabag Ekonomi.

“Ini penjarahan dan pencurian secara besar-besar terhadap fasilitas mesin pabrik pengolah minyak kelapa sawit PDKS, ini tidak bisa dimaafkan dan kalau kita perkirakan fasilitas yang dicuri maling profesional, harganya ada miliaran rupiah”, kata Fardinan Ketua Pansus Gabungan kepada Harian Rakyat Aceh, Selasa (9/7) pada waktu itu.

Diketahui kebun kelapa sawit PDKS tersebut telah menimbulkan polemik, sejak masa pemerintahan dua priode Bupati Drs Darmili, karena persoalan lahan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBK, priode Pemerintahan Bupati Drs Riswan NS, persoalan telah diserahkan kepada pihak ketiga dan pembangunan pabrik.

Hingga priode pemerintahan Bupati Erly Hasim, yang juga masih menunggu hasil Audit BPKP dan BPK hingga saat ini hasil audit itu tidak perna tuntas dan tidak kunjung turun, sehingga Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk sementara sejak tahun 2017, stop anggaran untuk kebutuhan kebun kelapa sawit PDKS. (ahi/min)

Pansus Dewan, yang menemukan mesin pabrik kelapa sawit PDKS yang telah dicuri dan dirusak maling. Selasa 9 Juli 2019 lalu. Ahmadi – Harian Rakyat Aceh.