Terkait Penutupan Pantai Mantak Tari Kadisporapar Pidie Didesak Mundur

Rakyat Aceh

SIGLI (RA) – Persoalan penutupan lokasi Wisata Pantai Mantak Tari, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie tak kunjung ada titik temu. Bahkan semakin riuh. Hal itu membuktikan Pemkab setempat tak punya konsep membangun wisatanya di daerahya.

Kondisi berlarut larutnya penutupan salah satu lokasi andalan wisata yang tak kunjung diselesaikan di Kabupaten Pidie itu, mendapat perhatian serius sejumlah kalangan di sana. Salah satu yang mulai angkat bicara adalah praktisi hukum dan pegiat sosial kemasyarakatan, Muharramsyah, SH.

Menurut Muharram, penutupan lokasi wisata oleh sekolompak masyarakat yang ditengarai bermuatan konflik kepentingan, telah mencitrakan bahwa, Pemkab Pidie tak siap dalam membangun daerahnya sebagai salah satu destinasi wisata.

Padahal kata dia, di lokasi wisata bahari tersebut telah dikucurkan anggaran yang lumanyan besar untuk pembangunan fisik. Namun, uang yang telah digelontorkan ke situ menjadi sia-sia saja, karena telah terjadi penutupan lokasi yang berdampak, masyarakat tak dapat berkunjung.

“Kalau sudah berlarut-larut persoalan lokasi wisata Pantai Mantak Tari itu, harus bagaimana?. Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan persoalan itu,” kata Muharram.

Menurutnya lagi, walaupan anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan fisik dengan jumlah besar dan bangunannya pun telah megah. Namun, jika pemerintah tidak terlebih dahulu membangun masyarakat sekitar yang sadar akan wisata, pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya akan berorientasi by proyek semata.

Seharusnya, kata Muharramsyah, dalam membangun wisata ini, pemerintah terlebih dahulu mengedepankan konsep pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang dapat menerima daerah sebagai lokasi objek wisata.

“Yang terpenting adalah pembangunan manusianya terlebih dahulu. Jangan mengejar fisik semata. Kalau pembangunan fisik itu gampang sekali,” sebutnya.

Ia mendunga persoalan lokasi wisata Pantai Mantak Tari dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang kongkrit disebabkan adanya kepentingan pihak tertentu supaya lokasi wisata itu ditutup selamanya.

Begitupun, Pemkab dalam hal ini stake holder terkait, yaitu Disporapar Kabupaten Pidie tak mampu dan tak memiliki konsep dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Demikian juga dalam membangun wisata, Disporapar juga tak punya konsep yang matang yang dapat menjadikan Pidie sebagai destinasi wisata.

Jika persoalan penutupan lokasi wisata Pantai Mantak Tari oleh sekelompok masyarakat tak kunjung dapat diselesaikan dan bisa dikunjungi oleh warga, Muharram menilai bahwa Kadisporapar dan Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata tak mampu menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. Ia menyarankan pejabat tersebut lebih baik mundur.

“Saran saya mundur sajalah, punya malu lah. Kalau di Jepang kadis atau Kabidnya udah harakiri (bunuh diri) karena tidak mampu menjalankan tugas.” Demikian terangnya. (san/slm)