Arena Utama MTQ Pidie Belum Ber-IMB

Bangunan geduang utama arena MTQ 34 Aceh, yang belum mengantongi IMB. (ikhsan/rakyat aceh)

SIGLI (RA) – Bangunan sarana utama Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Aceh ke 34 di Kabupaten Pidie, berlokasi di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Padahal syarat untuk mendirikan bangunan baik bangunan milik pemerintah maupun milik masyarakat harus memiliki IMB sebelum bangunan didirikan.

Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ramli mengatakan, sampai saat ini dinas yang dipimpinnya itu belum menerima dokumen permohonan pengajunan dan pengurusan IMB untuk bangunan sarana utama MTQ dari dinas terkait.

” Sampai saat ini untuk bangunan sarana utama MTQ di Lampeudeu, belum menerima pengajuan dokumen pengurusan IMB,” sebut Ramli kepada wartawan kemarin.

Kata dia, aturan pengurusan IMB telah diatur dalam qanun Kabupaten Pidie, nomor 8 tahun 2012 tentang penyelengaraan IMB. Di mana setiap yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB terlebih dulu.

Tak Taat Aturan
Menanggapi itu, Praktisi Hukum asal Pidie Muharramsyah SH, mengatakan, semestinya sebelum mendirikan sebuah bangunan untuk pembangunan sarana MTQ tersebut, pemerintah terlebih dahulu mengurus IMB, supaya tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

Kata dia, jika bangunan MTQ tidak memiliki IMB, berarti Pemerintah telah mengangkangi aturan yang dibuar sendiri. Hal tersebut akan menjadi preseden buruk yang dipertontonkan pemerintah. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah memberikan contoh yang baik dengan mematuhi aturan yang berkaitan dengan pendirian bagunan.

“Jangan hanya rakyat yang dipaksa mematuhi dalam hal IMB,” kecamnya Muharram.
Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Bupati Pidie Roni Ahmad, jika ingin menghilangkan kebiasaan lama supaya adanya perubahan di jajaran pemerintahan yang dipimpinnya.

Ia menyarankan Bupati untuk tegas dengan menertibkan seluruh bangunan yang tanpa memiliki IMB. ” Bagaimana rakyat mau taat kepada pemerintah, jika pemerintah sendiri tidak taat aturan yang dibuat sendiri,” sesalnya. (san/min)