GBNN LPRI Aceh Deklarasi Putut ‘Kita Bekerja Profesional’

Banda Aceh (RA) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Bela Negara Nusantara (GBNN – LPRI) Aceh resmi mendeklarasikan kepengurusannya di Banda Aceh, Sabtu (24/8).

Lembaga ini berdiri Juli 2019 bergerak mengawasi reformasi Indonesia yang intinya untuk negara dan masyarakat agar lebih baik ke depannya khususnya dalam birokrasi dan lembaga yang ada dalam pemerintahan.

Kita khusus mengawasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan di pemerintahan. Paling tidak agar jalannya ASN agar lebih bersih dan transparan. ‘Kami akan bekerja profesional dan hasilnya dilaporkan ke pusat’, kata Ketua GBNN LPRI Aceh Putut Rananggono usai rapat kemarin.

Organisasi ini mitra kerja dengan lembaga TNI/Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BIN, BNPT dan BNN. Untuk Provinsi Aceh diketuai Putut Rananggono, ia mengatakan kehadiran ormas ini wujud kepedulian anak bangsa yang ada di ujung pulau sumatera ini. ‘Kami hadir dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan anak bangsa dalam bingkai NKRI’, ujarnya.

Menurutnya provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah ujung barat sumatera yang punya loyalitas tinggi kepada republik. Maka kepemimpinan kepala daerah haruslah benar-benar memperjuangkan kesejahteraan nasib rakyatnya.

‘Aceh itu kalau dilihat sejarahnya merupakan daerah modal dan tidak pernah dijajah oleh Belanda maka salah satunya adalah bukti radio Rimba Raya yang menyiarkan bahwa Indonesia masih ada’, jelas mantan kabid Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh itu.

‘Kami berharap dukungan semua pihak dengan adanya lembaga pengawasan maka jalannya aparatur pemerintahan yang bersih tentunya akan lebih indah’, demikian Putut.

Kepengurusan ini dilengkapi dengan beberapa seksi baik seksi intelijen dan monitoring serta seksi kerjasama antar lembaga. Kini GBNN Aceh sedang mempersiapkan agar nantinya akan dilantik oleh DPP atau Gubernur Aceh. (imj)