Drs. H. A. Samad Hasan

Disdik Aceh : Plt Boleh Teken Ijazah
LANGSA (RA) – Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa mempertanyakan keabsahan pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat menengah atas (SMA) menandatangani ijazah kelulusan siswa.

Karena menurut aturan, kebijakan tersebut tidak dibenarkan.

“Pasalnya, berdasarkan aturannya Plt Kepala Sekolah tidak dibenarkan menandatangani ijazah, dan ijazah yang telah ditandatangani oleh Plt tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hal ini perlu kita pertanyakan, karena di Kota Langsa ada tiga kepsek SMA yang berstatus Plt,” kata Ketua MPD Kota Langsa Drs. H. A. Samad Hasan, MBA kepada Rakyat Aceh, Selasa (27/9).

Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menyikapi tiga SMA di Kota Langsa tidak memiliki kepala sekolah defenitif alias pelaksana tugas (Plt). Yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 4 dan SMA negeri 5, sudah hampir 2 tahun kepsek tiga sekolah ini berstatus Plt.

Bahkan, tiga Plt pada sekolah dimaksud diambil dari guru biasa dan tidak memenuhi syarat sebagai Plt kepala sekolah. Karena tidak memiliki sertifikat pendidikan calon kepala sekolah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan.

“Seharusnya yang menandatangani ijazah pada tiga sekolah ini selama tidak ada Kepsek defenitif adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku pemegang kewenangan terhadap Sekolah Menengah Atas. Jadi kita pertanyakan keabsahan Plt Kepsek tandatangan ijazah agar tidak jadi masalah dikemudian hari dan tidak merugikan anak didik,” demikian sebut Samad.

Plt Kepsek Boleh Teken Ijazah

Sementara Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Aceh Zulkifli, SPd, MPd, secara terpisah menyampaikan bahwa seorang Plt Kepala Sekolah tingkat SMA dibolehkan untuk menandatangani ijazah. Karena memang sudah diberikan mandat khusus untuk menandatanginya dari Kepala Dinas Pendidikan.

Dirinya menegaskan, status Plt sudah kuat. Boleh menandatangi ijazah, karena memang ada surat mandat dari kepala dinas.

Untuk beberapa sekolah di Langsa memang yang menjadi persoalan adalah soal blanko Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk Pendidikan Agama Islam (PAI), di situ masih tertera nama kepala sekolah lama, sehingga Plt Kepsek tidak bisa membubuhkan tandatangan sebelum ada perubahan.

Sejauh ini dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenag untuk merubah nama Kepsek pada blanko. “Masih kurangnya pemahaman para pihak mungkin kedepan perlu sosialisasi lagi,” demikian ujarnya. (dai/slm)