Rakyat Aceh

BANDA ACEH (RA) – Sekda Aceh Taqwallah mengungkapkan akan memangil semua kepala SKPA yang terkena rapot merah. Namun ia tdak merinci siapa saja yang sudah di panggil.

“Kita akan panggil semua dan bertahap sampai dengan tanggal 31 Agustus ini,“ jelasnya seusai menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja Sama Antara Pemerintah Daerah se- Aceh dengan Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kanwil DJP Provinsi Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (27/8).

Taqwallah menjelaskan, kinerja pemerintah Aceh sudah delapan tahun bisa dilihat dari website, dari beberapa kinerja SKPA memang ada yang masih rendah, ini juga terkait dengan ada kegiatan hibah yang belum selesai.

“Memang dulu tim kita belum mampu memperkirakan kecakupannya kesana. Kami sebagai Sekda yang baru, target kami dua bulan kedepan anggaran kita terserap tepat waktu dan untuk SKPA akan kita panggil satu persatu,“ tuturnya.

Persaingan di Indonesia Belum Sehat
Sementara itu Ketua KPK Agus Raharjo pada kesempatan sama juga mengungkapkan persaingan usaha di Indonesia sampai saat ini masih belum sehat.

Ia menjelaskan pengadaan barang dan jasa di Indonesia sangat besar sekali, dari Rp2.500 triliun ABPN, sekitar Rp990 triliun untuk pengadaan. baik pengadaan yang dikomsumtif, belanja barang dan belanja modal.

“Harapan kita penganggaran itu lebih di utama kan produksi dalam negeri. Kesadaran memperbaiki barang dan jasa itu bukan hanya di tingkat instansi pemerintah saja, tapi harus ada juga kesadaran di tingkat dunia usaha.

Jangan sampai orang datang dari luar daerah dihalangi, bahkan sebaliknya. sebenarnya itu yang memperkuat NKRI kita, “tuturnya.

Ia juga berujar, kunjungannya ke Aceh bukan untuk mencium sesuatu. Agus menilai kejadian yang sangat umum di Indonesia pengadaan barang dan jasa sangat memprihantikan dan ditemui banyak kasus kerugian cukup besar.

“Tidak hanya material yang diproduksi tapi juga kualitas. Anda bisa lihat banyak jalan yang kemudian tiga bulan sudah rusak lagi,“ ungkapnya.

Ia meminta agar masyarakat juga ikut untuk terus mengawasi, disamping inspektorat harus diperkuat, karena menurutnya merupakan mata dan tangan kanannya eksekutif maka harus berani melaporkan kecurangan.

“Khusus pengadaan menjadi program kita untuk memperbaiki. Semua itu tidak hanya terjadi di Aceh, di luar Aceh juga bahkan sampai di kementerian masih terjadi seperti itu,“ pungkasnya. (Mag-82/min)