Menu

Mode Gelap
Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Gagal Melesat ke Posisi 2 Aiyub Abbas Percayakan Estafet Bangun Pidie Jaya Pada Said Mulyadi Kasus Dugaan Penyiraman Cabai di Aceh Barat Berakhir Damai Belum Penuhi Janji, Masyarakat Desa Karieng Kecewa Kepada Kajari Bireuen Ramai Kombatan GAM di Aceh Barat Condong Mendukung Hakam-Ayi 

LHOKSEUMAWE · 3 Sep 2019 07:20 WIB ·

Mahasiswa Desak Walikota Evaluasi Disperindagkop


 JUMPAI PEDAGANG- Ketua Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe, Rizqi Rahmatullah, bersama anggota menjumpai PKL di Pasar Inpres Lhokseumawe, kemarin. FOR RAKYAT ACEH. Perbesar

JUMPAI PEDAGANG- Ketua Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe, Rizqi Rahmatullah, bersama anggota menjumpai PKL di Pasar Inpres Lhokseumawe, kemarin. FOR RAKYAT ACEH.

LHOKSEUMAWE (RA) – Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe, mendesak Walikota untuk mengevaluasi Disperidagkop setempat. Pasalnya, selama ini dinas setempat diduga kerap melakukan pungli, intimidasi, premanisme dan perusakan secara ilegal terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Inpres Lhokseumawe.

“Kami sangat mengecam prilaku yang demikian, karena penggusuran yang dialami para PKL itu terindikasi dengan bantuan oknum premanisme,”ucap Ketua Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe, Rizqi Rahmatullah, kepada Rakyat Aceh, kemarin.

Ia menilai penggusuran tersebut diduga dilakukan dengan cara yang tidak berperikemanusiaan. Apalagi, tanpa adanya sosialisasi atau surat edaran dan surat pemberitahuan terlebih dahulu.

“Setelah kami ke lapangan untuk menginvestigasi, ternyata ada terindikasi pihak preman yang melakukan pungli terhadap pedagang,kisaran uang yang diminta pun beragam,”cetusnya.

Namun, kata dia, lebih parah lagi ada yang di mintai uang Rp 50 ribu dengan dalih suara mesin pedagang yang menganggu. “Prilaku seperti itu sangat meresahhkan, seharusnya perlu ada sosialisasi untuk PKL sebelum dilakukannya penggusuran,”ujarnya.

Sebut dia, Walikota Lhokseumawe harus bertanggungjawab terhadap rakyatnya yang mencari rezeki tertindas. Menurut keterangan pedagang kaki lima, penggusuran dilakukan secara tiba-tiba. Namun, memang jika tidak boleh berjualan dilokasi tersebut, mestinya dilakukan sosialisasi dulu dengan para pedagang.

“Selama ini lokasi itu adalah tempat kami para PKL mencari rezeki, sebagai pedagang kecil ini dan mereka berharap ada perhatian khusus untuknya dari Walikota, supaya PKL nyaman tanpa adanya tekanan ditempat kami mencari rezeki,”ucap beberapa pedagang kepada mahasiswa saat ditemui dilokasi.

Untuk itu, ia menegaskan Walikota Lhoksemawe harus mengevaluasi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Lhokseumawe. Sambung dia, yang paling penting adalah segera menertibkan premanisme yang ada di pasar tersebut.

“Semua pedagang sepakat jika masih ada unsur premanisme, pungli pengrusakan fasilitas secara ilegal dan intimidasi tidak akan memberikan lagi uang retribusi,”ungkap pedagang setempat. (arm/msi)

Teks Foto :
JUMPAI PEDAGANG- Ketua Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe, Rizqi Rahmatullah, bersama anggota menjumpai PKL di Pasar Inpres Lhokseumawe, kemarin. FOR RAKYAT ACEH.

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

4 Kecamatan Banjir. 9.479 Jiwa Terdampak di Aceh Utara

8 October 2024 - 19:28 WIB

Jelang Pilkada, Kapolres Lhokseumawe Keluarkan Delapan Imbauan

8 October 2024 - 17:52 WIB

Danrem Lilawangsa Pimpin Puncak HUT Ke-79 TNI di Lhokseumawe

5 October 2024 - 16:16 WIB

HUT Ke-79 TNI, Danrem Lilawangsa Serahkan Dua Unit Rumah Warga Miskin

4 October 2024 - 15:33 WIB

Danrem Ali Imran Pimpin Kenaikan Pangkat Prajurit Korem Lilawangsa

2 October 2024 - 19:04 WIB

TMMD ke 122 Fokus di Kecamatan Muara Satu

29 September 2024 - 17:56 WIB

Trending di LHOKSEUMAWE