Jangan Loloskan Capim yang Dukung Revisi UU KPK

20 peserta capim KPK ketika berfoto bersama dengan pansel saat mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (26/8/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )

Harianrakyataceh.com – Nasib KPK ke depan tergantung dengan pimpinan yang terpilih dari hasil uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Para kandidatnya berjumlah 10 nama. Daftar nama mereka telah diserahkan Presiden Jokowi ke DPR.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap lembaga yang akan ditinggalkannya nanti dinakhodai oleh pimpinan yang benar-benar berjuang untuk melawan korupsi. Memperkuat kelembagaan KPK. Untuk itu dia berharap pimpinan periode 2019-2023 yang terpilih nanti bukan yang mendukung revisi UU KPK.

Harapan mantan staf ahli BIN itu karena dia tidak mau KPK dilemahkan dari internal. Menurut dia salah satu upaya pelemahan KPK dilakukan dengan merevisi UU KPK. Jika revisi UU tersebut terlaksana, maka marwah lembaga superbodi itu jadi taruhannya.

“Capim yang mendukung revisi saat ini sebaiknya jangan dipilih. Siapa yang mau memperkuat saya enggak tahu. Yang mau memperlemah juga saya enggak tahu. Tapi rekomendasinya tujuan kita hari ini untuk memperkuat. Bukan memperlemah,” kata Saut ditemui di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (8/9).

Saut mengimbau agar proses fit and proper test di DPR tidak disusupi dengan kepentingan politik. Supaya tidak ada konflik kepentingan di lembaga antirasuah.

“Kami mengimbau jangan dipilih (capim yang mendukung revisi UU KPK, red) atau nanti akan mengalami konflik yang berbeda,” tegasnya.

Di sisi lain, berpandangan bahwa ketika terdapat capim KPK yang berbeda pandangan dengan lembaga antirasua h, itu merupakan hal yang wajar. Pimpinan KPKyang memiliki pemikiran berbeda itu akan lentur dengan sendirinya. Bahkan bisa mengapresiasi kinerja KPK.

Dia mencontohkan dirinya saat mengikuti seleksi pada 2015. Ketika itu dia ditanya soal kasus BLBI. “Saya jawab itu agak sulit. Tapi setelah saya di dalam, oh ternyata keren, lanjut. Kan begitu,” jelas Saut.

Untuk diketahui, 10 nama capim KPK yang diserahkan Jokowi ke DPR sama dengan yang diserahkan oleh pansel. Ke depannya 10 capim itu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

10 capim yang akan mengikuti tes kepatutan dan kelayakan itu berasal dari beragam latar belakang. Ada komisioner petahana, polisi, jaksa, auditor, pengacara, dosen, hakim, maupun PNS.

Berikut 10 nama capi yang diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III DPR:

1. Alexander Marwata (Komisioner KPK)
2. Firli Bahuri (Pati Polri)
3. I Nyoman Wara (Auditor BPK)
4. Johanis Tanak (Jaksa)
5. Lili Pintauli Siregar (Pengacara)
6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan (Dosen)
7. Nawawi Pomolango (Hakim)
8. Nurul Ghufron (Dosen)
9. Roby Arya B (PNS Sekretariat Kabinet)
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)

Editor : Ilham Safutra