ACEH BESAR (RA) – Anggota DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz, Rabu (11/9) menilai krisis sumber air persawahan di Aceh Besar sampai saat ini belum juga ada solusi yang konkrit dari Pemerintah Aceh Besar. Sehingga pencapaian target swasembada pangan sangat sulit untuk diwujudkan.
Menurutnya, permasalahan yang sudah berlangsung lama ini sangat berdampak kepada beberapa kecamatan seperti Kuta Baro, Darussalam, Krueng Barona Jaya, Baitussalam, Mesjid Raya dan beberapa kecamatan lainnya.
Akibatnya, petani di sejumlah kecamatan tidak serentak lagi turun kesawah karena tidak sesuai dengan kelender tanam dan dikhawatirkan terjadi gagal panen atau puso yang mengakibatkan kerugian bagi petani sehingga kehidupan petani semakin sulit ditengah kondisi ekonomi yang kurang baik.
“Kondisi ini terjadi akibat semakin mengecilnya sumber daya air baku dan manejemen pengelolaan air yang kurang baik,” ujar politisi partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Terkait dua permaslahan tersebut, kata Zulfikar, sudah saatnya Pemerintah Aceh Besar untuk melakukan pemetaan terhadap sumber – sember air baku dengan cara memperbaiki kondisi hutan yang berfungsi sebagai penampung sumber air. Selain itu melakukan revitalisasi daerah aliran sungai dan sarana irigasi pertanian.
Sedangkan menejemen pengelolaan air dapat melakukan terobasan dg melakukan revitalisasi lembaga adat kejruen blang sebagai salah satu kearifan lokal dlm pengelolaan air persawahan.
Namun sayangnya, keberadaan kejruen blang selama ini terabaikan dalam sistem pengelolaan persawahan di abes. Padahal potensi swasembada beras bisa lebih diwujudkan dengan memanfaatkan kearifan lokal lembaga adat kejruen blang.
Pada sisi lain dalam mewujukan swasembada pemerintah Abes harus mengimplementasikan dengan tegas Qanun Aceh Besar No.5 Tahun 2013 tentang perlindung lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Lebih lanjut dirinya berharap, beberapa tantangan tersebut harus segera dijawab oleh pemerintah Aceh Besar. (ra)
