Paket Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Mas Diduga Sarat Permasalahan Anggaran Rp 2.8 Milyar APBD

Rakyat Aceh

KUTACANE (RA) – Paket pengadaan sarana budidaya ikan Mas, di dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Tenggara, di tenggarai sarat permasalahan. Hal itu seperti dikatakan Pegiat LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara Muhammad Saleh Selian.

” Saya melihat paket- paket pengdaan seperti ikan Mas di dinas Perikanan Aceh Tenggara seperti dintutup – tutupi. Dan penerima mamfaat paket inipun seperti telah di atur,” Kata Muhammad Saleh, kepada Rakyat Aceh, Kamis (19/9).

Pengaturan penerima mamfaat dilakukan oleh oknum – oknum tertentu dikhawatirkan, keberadaan sejumlah paket tersebut justru tidak memberi mamfaat bagi masyarakar maupun petani tambak didaerah ini. Padahal keberadaan paket tersebut diharapkan mampu menompang perekenomian masyarakat ke arah yang lebih maju kedepan.

” Saya berharap pihak Aparat Hukum Polisi Maupun Jaksa, untuk memantau Paket tersebut. Agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran,” jelas Saleh lagi.

Disisi lain, Muhammad Saleh juga menuding kebijakan dinas tersebut memecah paket pekerjaan padalah bisa dilelang dalam satu Item, menyalahi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Pasal 24.

” Diketahui pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum,” Jelasnya.

Namun realisasi dilapangan 14 Paket ini masuk dalam ruang lingkup pekerjaan yang sama dan target penyedianya adalah sama. Namun dalam pengerjaannya di pecah dan metode dilakukan dengan pengadaan langsung.

” Metode Pengadaan Langsung dilakukan pihak dinas terhadap paket ini juga seperti ada kesan untuk menghindari pelelangan,” Jelasnya.

Padahal diketahui, besaran uang rakyat du anggarkan untuk paket ini mencapai Rp 2,8 Milyar anggaran pendapatan belanja daerah ( Apbd) tahun 2019. Namun dalam pelaksanaan malah tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

” dalam ketentuannya di sebutkan bahwa PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan,” Pungkas Saleh.

Sementara pihak dinas Perikanan di jumpai dilapangan menghindar ketika di wawancarai wartawan. ( VAL)