Kapal Cepat Bakudo Batu Resmi Diserahkan

Tim Inspektur Jenderal Kementerian Desa RI yang melintasi dermaga kapal cepat yang rusak di Kabupaten Simeulue, Kamis (26/9). Ahmadi/Harian Rakyat Aceh.

SIMEULUE (RA) – Satu unit Kapal Cepat KM Bakudo Batu, berkapasitas 20 seat untuk transportasi antar pulau yang ada di Kabupaten Simeulue, secara resmi diserahterimakan oleh Pemerintah Pusat, Kamis (26/9).

Serahterima kapal cepat menggunakan dua mesin tempel 400 PK atau 4 Tak dari Pemerintah Pusat setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh, Dr Yusep Fatria SIP. M.Si dan Muslih Hidayat SE. MM dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa RI.

“Setelah dilakukan pengecekan, tidak ada yang hilang maupun yang berubah, baik itu peralatan, fisik dan kondisi kapal cepat itu,.

Hari ini kita serahkan secara resmi dan menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk bisa digunakan,” kata Dr Yusep Fatria SIP. M.Si.

Dia juga mengakui, kapal cepat itu, telah berada di Kabupaten Simeulue sejak tahun 2015 lalu, dan terjadi keterlambatan disebabkan pada saat itu, adanya peraturan baru peleburan sejumlah Kementerian, sehingga butuh waktu untuk proses kebijakan dan persiapan dokumen terhadap bantuan yang terlanjur diserahkan diseluruh Indonesia.

“Kini kapal cepat ini telah resmi dan dipersilakan kepada Pemkab Simeulue untuk mengolahnya,” katanya.

Selanjutnya, setelah dilakukan serahterima dan pengolahan aset Kapal Cepat KM Bakudo Batu itu, kini Pemerintah Kabupaten Simeulue harus berupaya mengatasi persoalan biaya untuk operasional transportasi laut antar pulau sebagai yang juga salah satu tranportasi tol laut di wilayah kepulauan.

“Secara resmi hari ini telah diserahkan kapal cepat itu dan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Simeulue, namun yang menjadi kendala kapal cepat ini, membutuhkan biaya besar saat dioperasikan, dalam 1 mil laut atau setara 1,8 km, menghabiskan anggaran mencapai Rp1 juta,” sebut Kadishub Kabupaten Simeulue, Kasirman.

Ia juga mengakui, kapal cepat tersebut telah lebih 4 tahun sandar di lokasi pelabuhan Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur, dan hanya 4 kali dioperasikan sebelum serahterima dari Pemerintah Pusat, sehingga pihak dinas perhubungan setempat tidak mampu untuk mengoperasikan secara maksimal.

“Kita tidak mampu mengoperasikan secara maksimal kapal cepat itu, dan telah kita sampaikan kepada tim Inspektur Jenderal Kemendes RI, nantinya supaya tidak boros biaya dan bisa dioperasikan, akan kita ganti mesin yang boros BBM itu ke mesin hemat biaya,” terang Kasirman. (ahi/han)